Thomas Trikasih Lembong Kritik Fokus Infrastruktur Jokowi dan Sorot Hilirisasi Sumber Daya Alam

Tom Lembong 

D'On, Jakarta,- Mantan Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong, mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode kedua pemerintahannya. Lembong menyampaikan kritiknya terhadap keberlanjutan fokus pembangunan pada sektor infrastruktur, yang seharusnya telah beralih ke perangkat lunak seperti SDM, kesehatan, pendidikan, dan kelembagaan.

Menurut Lembong, kesalahan ini akan diatasi oleh pasangan Anies-Muhaimin lewat konsep 'slepetnomics', yang bertujuan menggeser fokus pembangunan dari infrastruktur ke pengembangan sumber daya manusia (SDM). Investasi pada SDM melalui pendidikan dan kesehatan dianggapnya sebagai solusi utama bagi permasalahan ekonomi Indonesia.

"Rencana awal sebenarnya fokus ke infrastruktur, periode kedua kita geser ke yang namanya software atau perangkat lunak, yaitu SDM, kesehatan, pendidikan, dan kelembagaan," kata dia dalam program Your Money Your Vote bertajuk "Jurus Ekonomi Capres-Cawapres di Tengah Perang dan Ketidakpastian Global", dikutip Sabtu (27/1/2024).

Lembong juga mengkritik kebijakan hilirisasi sumber daya alam (SDA) Jokowi, menilai pemerintah terlalu fokus pada industri manufaktur padat modal, terutama dalam sektor komoditas seperti produk pertambangan dan pengolahan nikel. Dengan harga nikel yang turun 50%, ia menyoroti ketidakberlanjutan model ekonomi yang mengandalkan ekspor dan komoditas.

"Pak Anies sudah berkali-kali mengatakan bahwa kekuatan kita bukanlah sumber daya alam, kekuatan atau aset kita adalah manusia, warga kita. Kalau kita lihat fakta di seluruh dunia kebanyakan negara yang kaya dengan sumber daya alam itu biasanya miskin dan banyak negara yang tidak punya sumber daya alam itu malah kaya seperti Jepang, Singapura dan Taiwan," kata dia.

Sementara menyinggung sentimen investor global, Lembong menyatakan bahwa fokus pada industri nikel dan mobil listrik tidak sesuai dengan minat investor yang lebih tertarik pada industri manufaktur padat karya seperti tekstil, barang dari tekstil, furnitur, dan elektronika.

Pasangan Anies-Muhaimin, menurut Lembong, diharapkan akan mengusung penguatan industri manufaktur padat karya sebagai solusi untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi persentase pekerja informal. Ia juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap kurangnya perhatian pemerintah terhadap industri tekstil dan sepatu yang dianggap "kuno" dan "sunset industry".

Lembong menyinggung tentang pentingnya perubahan dalam regulasi, merujuk pada Omnibus Law, untuk memudahkan perusahaan dalam mempekerjakan secara formal. Namun, menurutnya, implementasi di lapangan belum sesuai dengan harapan.

Catatan:

Berita ini mencakup kritik Thomas Trikasih Lembong terhadap fokus pembangunan infrastruktur, kebijakan hilirisasi sumber daya alam, dan harapannya terhadap pasangan Anies-Muhaimin dalam menghadapi tantangan ekonomi pada tanggal 27 Januari 2024, dalam program "Your Money Your Vote".