Polemik "Amplop Kiai" Bukan Trigger Utama, Kisruh PPP Dikhawatirkan Berdampak kepada KIB

D'On, Jakarta,- Polemik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dikhawatirkan bakal berdampak pada soliditas Koalisi Indonesia Baru (KIB). Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) A Khoirul Umam menyarankan Partai Golkar untuk mewaspadai dampak pergantian pucuk pimpinan PPP tersebut.


Umam mensinyalir indikasi adanya kontrol kekuasaan politik dalam pergantian tersebut. Hal itu dapat diduga ketika melihat kecepatan pengesahan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang hanya memakan waktu lima hari.

“Dengan demikian, polemik ‘amplop kiai’ bukanlah trigger utama, melainkan hanya momentum percepatan yang tepat untuk mendepak Suharso dari posisi ketua umum (ketum) PPP. Situasi ini menjadi peringatan serius bagi rapuhnya soliditas KIB,” kata Umam, Senin (12/9/2022).

“Prediksi KIB akan layu sebelum berkembang seolah akhirnya terkonfirmasi. Sejumlah informasi spekulatif, bahkan mengabarkan bahwa operasi politik pendongkelan pimpinan partai KIB yang lain, belakangan ini juga kian menyeruak. Salah satu partai yang patut mengantisipasi ini adalah Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto,” imbuhnya.

Umam melandasi analisisnya dengan fakta bahwa mantan Ketum PPP Suharso Monoarfa dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP Mardiono, sama-sama berada dalam struktur pemerintahan. Suharso sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Mardiono sebagai anggota Wantimpres. Umam menengarai kemungkinan adanya kekuatan politik yang tampaknya terhalang oleh keputusan politik Suharso yang memilih bergabung dengan KIB.

“Besar kemungkinan hal ini terkait dengan keputusan PPP ikut membentuk sekoci politik bernama KIB yang dikabarkan dipersiapkan untuk nama tokoh potensial yang tidak direstui partai asalnya,” kata Umam.

Meski Mardiono disebut sebagai juru runding utama PPP pada KIB, menurutnya, hal itu tidak menjamin sepenuhnya ketetapan pilihan politik PPP dalam KIB. Kepemimpinan baru PPP diprediksi akan menempuh jalan yang bisa menjadi berbeda dengan saat ini. “Karena itu, meski Plt Ketum PPP Mardiono merupakan juru runding terdepan PPP di KIB, tetapi mencermati dinamika politik pascapemberhentian Suharso ini, kemungkinan besar akan ada koreksi total terhadap pilihan koalisi PPP,” kata Mardiono.

Umam menegaskan bagaimanapun pilihan PPP untuk mendukung capres-cawapres pada Pilpres 2024 juga akan berpengaruh terhadap eksistensi partai berlambang Ka'bah itu ke depan.

“Problemnya, jika pasangan capres-cawapres yang diusung nantinya ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter politik Islam yang mengakar di basis pemilih loyal PPP dan jaringan pesantren tempatnya bernaung, maka hal itu bisa membahayakan keberlangsungan eksistensi PPP ke depan. Jadi, dibutuhkan kerja keras, karena jika PPP kehilangan satu atau dua saja kursi di DPR, maka Pemilu 2024 akan menjadi Pemilu perpisahan bagi PPP dari jajaran elite partai Senayan,” katanya.

Sementara itu, pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan sulit untuk menerka arah politik Plt Ketum PPP Mardiono dalam membangun koalisi. Pasalnya, sebagai ketua baru, pasti besar harapan kader PPP untuk didengar aspirasi mereka.

“Belum tentu juga bahwa bergabungnya PPP ke KIB, punya dukungan kuat kader di bawah. Jangan-jangan itu batu loncatan kenapa kemudian Suharso itu di-impeachment. Bisa jadi karena Suharso banyak mengambil keputusan personal, salah satunya tidak melibatkan kader,” ungkap Dedi.

Dedi mengatakan Suharso maupun Mardiono, sama-sama berada di lingkaran elite yang tidak dekat masa akar rumput. Namun, Mardiono sebagai plt pasti banyak harapan kader PPP untuk lebih didengar.

“Kalau kemudian itu terjadi, maka Mardiono mau tidak mau harus ikut keinginan kader PPP, dan keinginan itu sudah pasti berlawanan dengan apa yang diinginkan Suharso,” kata Dedi.


Sumber: BeritaSatu

#Politik #PPP #PolemikPPP #KoalisiIndonesiaBaru #AmplopKiai

Powered by Blogger.