Jokowi Tunjuk Luhut Urus Minyak Goreng, Politisi PDIP Sebut Picu Konflik Kepentingan

D'On, Jakarta,- Anggota Komisi VI DPR dari fraksi PDIP Deddy Yevri Sitorus mengkritik penunjukan Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurusi sengkarut minyak goreng atau migor.


Deddy menilai penunjukan tersebut selain menambah Luhut 'mendominasi' di pemerintahan Jokowi, juga akan memicu konflik kepentingan di internal kabinet.

"Penunjukkan itu juga dari sisi waktu hanya akan membuat Luhut seperti satu-satunya solusi pemerintahan dan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet," kata dia lewat keterangan tertulis, Selasa (24/5).

Menurut Deddy, tugas baru Luhut akan memicu banyak konflik kepentingan terutama karena yang bersangkutan dikenal dekat dengan sejumlah pihak yang kini terjerat kasus korupsi minyak goreng yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dia khawatir, jabatan baru Luhut juga akan memicu rumor negatif terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Pasalnya, Luhut kerap dipersepsikan negatif dan menjadi bagian dari persoalan yang ditanganinya.

Menurut Dedy, beberapa di antaranya seperti bisnis tes risiko infeksi virus corona melalui PCR saat Luhut menjadi komandan penanganan masalah pandemi Covid-19. Demikian pula saat ia ditunjuk menjadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

"Santer juga di media tentang keterlibatan LBP dalam perseteruan konsesi proyek pembangunan PLTA terbesar di Asean yang rencananya dibangun di Sungai Kayan, Kalimantan Utara," katanya.

"Saya khawatir, sebentar lagi isu kedekatan Pak Luhut dengan para pemain sawit akan menjadi buah bibir di tengah masyarakat," tambahnya.

Luhut sebelumnya telah mengonfirmasi dirinya mendapat tugas baru dari Jokowi selaku presiden untuk mengurus persoalan minyak goreng di Indonesia.

Ia mengatakan tugas itu diberikan tiba-tiba ke dirinya seiring minyak goreng curah yang masih langka dan harganya pun belum sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter. Padahal, berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi itu sebelumnya.

"Tiba-tiba presiden memerintahkan saya untuk urus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari lalu saya mulai menangani kelangkaan minyak goreng," ungkapnya dalam perayaan puncak dies natalis GAMKI ke-60, Sabtu (21/5) lalu.

Terkait tudingan picu konflik kepentingan dan kritik tersebut, Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menyatakan tak ada sama sekali terkait hal tersebut.

"Namanya diperintah Presiden ya tinggal amankan dan laksanakan saja. Untuk orang banyak kok. enggak ada kepentingan pak Luhut selain untuk kebaikan bersama," kata Jodi.


(thr/kid)

#LuhutBinsarPandjaitan #MinyakGoreng #Jokowi #Nasional #DPR

Powered by Blogger.