IPW Desak Kapolri Tindak Oknum Polisi Terlibat Mafia Tambang Ilegal

D'On, Jakarta,- Indonesia Police Watch (IPW) meminta Polri memeriksa oknum polisi yang diduga terlibat dalam mafia tambang di Sumatera Selatan (Sumsel). Permintaan ini disampaikan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menanggapi dugaan oknum polisi bersekongkol dengan mafia tambang di Sumatera Selatan untuk menakut-nakuti para investor.


Sugeng mengungkapkan dugaan oknum polisi menjadi beking mafia tambang sudah menahun. Hal ini salah satunya disebabkan masih adanya aturan anggota Polri boleh berbisnis. Untuk itu, selain meminta pemeriksaan terhadap oknum yang diduga terlibat, Sugeng juga mendorong Polri untuk mencabut aturan anggota boleh berbisnis.

“Periksa oknum Polri yang terlibat mafia tambang batu bara Sumsel, dan cabut aturan anggota Polri boleh berbisnis. Cara ini bisa dilakukan untuk mencegah praktik mafia tambang yang merugikan para investor,” kata Sugeng kepada wartawan, Selasa (31/5/2022).

Menurutnya, perlu langkah tegas kepolisian menghentikan praktik mafia tambang di Sumsel yang diduga kian menjamur dan meresahkan para investor. Hal ini terungkap dari keluhan beberapa investor terkait aksi oknum mafia tambang yang menggunakan perangkat hukum.

Para investor mengaku diintimidasi untuk melepas kepemilikan tambang hingga mengalami kerugian miliaran rupiah.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Mohammad Faisal menilai jika kasus mafia tambang ini memang secara tradisi sudah terjadi sekian lama di Indonesia, khususnya di Sumsel.

“Praktik-praktiknya memang banyak mengindikasikan atau sering kali diwarnai dengan pengaruh dari shadow government, kemudian ada praktik-praktik ilegal yang sering kali merugikan bagi masyarakat sekitar dan juga bagi lingkungan,” kata Faisal.

Parahnya, menurutnya, praktik tersebut sering kali tak hanya melibatkan oknum penegak hukum atau aparat hukum, tetapi juga oknum pemerintah yang bekerja sama dengan pihak yang ingin menguasai tambang tersebut secara ilegal.

“Seperti yang saya sebutkan, shadow government sebetulnya adalah di luar pemerintahan tetapi memiliki pengaruh dari sisi kemampuan modal kapital mereka, yaitu pihak yang ingin menguasai tambang-tambang terutama yang di daerah-daerah,” tuturnya.

Untuk itu, Faisal pun setuju jika KPK dan Kejaksaan harus turun mengusut praktik mafia tambang.

“Saya rasa setuju kalau kemudian KPK dan kejaksaan memang mesti harus turun sampai ke bawah, sampai ke praktik-praktik sektor pertambangan ini, karena itu masih marak sampai sekarang,” ujarnya

Sumber: BeritaSatu.com

#IPW #MafiaTambang #TambangIlegal

Powered by Blogger.