Lawan AS, China Didesak Perbanyak Senjata Nuklirnya Jadi 1.000


D'On, Beijing (Tiongkok),- China didesak untuk meningkatkan stok hulu ledak nuklirnya hingga 1.000 unit untuk melawan Amerika Serikat (AS) yang sedang mengejar ambisi strategisnya di luar negeri. Desakan muncul di tengah memanasnya ketegangan dua raksasa ekonomi dunia tersebut.

Desakan ini disuarakan editor Global Times, Hu Xijin, dalam sebuah artikelnya. Global Times adalah media corong Partai Komunis China.

Hu Xijin mengatakan China adalah negara cinta damai yang berjanji untuk tidak pernah menjadi yang pertama menggunakan senjata nuklir. 

Dia berpendapat, bagaimanapun, bahwa Beijing harus bertujuan untuk memperluas jumlah hulu ledak nuklirnya menjadi 1.000 unit untuk menciptakan pencegah yang kuat guna membentuk sikap elite AS terhadap China.

China, yang saat ini jadi kekuatan Asia, saat ini memiliki sekitar 300 hulu ledak nuklir. Hu Xijin mengatakan bahwa memperkuat kemampuan nuklir China akan membuat Amerika Serikat semakin tidak rasional dalam jangkauan panjang.

"Beberapa orang mungkin menyebut saya 'penghasut perang' karena saya ingin negara ini memiliki lebih banyak hulu ledak nuklir. Mereka seharusnya memberikan label ini kepada politisi AS yang secara terbuka memusuhi China," katanya, seperti dikutip Russia Today, Jumat (8/5/2020). 

Editor Global Times tersebut menekankan dia akan lebih memilih hidup berdampingan secara damai antara China dan AS. "Namun, mengamati bahwa Washington hanya percaya pada kekuatan, maka China tidak bisa 'memohon' untuk diperlakukan setara di panggung dunia," ujarnya.

Komentar Xijin muncul hanya sehari setelah Presiden AS Donald John Trump menginginkan perjanjian baru tentang kontrol senjata yang tak hanya melibatkan Washington dan Moskow, tapi juga Beijing. Keinginan Trump itu disampaikan dalam perkacapan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Trump telah berulang kali meminta China untuk bergabung dalam negosiasi untuk pembaruan perjanjian New START Baru—pakta senjata nuklir antara AS dan Rusia yang akan berakhir pada Februari 2021. Sejauh ini, Beijing telah menyatakan tidak berminat untuk berpartisipasi dalam perjanjian tersebut.

Ketegangan antara Amerika Serikat dan China sedang meningkat, terutama dipicu oleh tuduhan bahwa Beijing terlibat dalam pecahnya pandemi virus corona baru (COVID-19) yang kini telah menyebar ke seluruh dunia.

China telah menolak klaim ini sebagai tuduhan tidak berdasar, dan telah berulang kali menantang Gedung Putih untuk menunjukkan bukti bahwa Beijing berperan jahat dalam krisis kesehatan dunia ini.

(Sindonews)

No comments

Powered by Blogger.