Padang Masuk Nominasi Penilaian Kinerja PTSP dan PPB 2026, Pemko Perkuat Komitmen Mudahkan Investasi
D'On, Jakarta - Komitmen Pemerintah Kota Padang dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan, sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.
Kota Padang menerima penghargaan sebagai Nomine Kategori Kota dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah Tahun 2026 dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Anugerah Layanan Investasi (ALI) Tahun 2026 yang berlangsung di Auditorium Nusantara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Piagam penghargaan diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani. Dalam kesempatan tersebut, Maigus didampingi Kepala DPMPTSP Kota Padang Fauzan Ibnovi.
Pengakuan tersebut menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Padang karena penilaian tidak hanya berkaitan dengan keberadaan layanan perizinan, tetapi juga menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan pelayanan yang mendukung kemudahan berusaha dan perkembangan investasi.
Bagi Pemko Padang, penghargaan tersebut bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan momentum untuk terus melakukan pembenahan. Pelayanan publik yang berkualitas dinilai harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan kepastian kepada pelaku usaha yang ingin menanamkan modal dan mengembangkan kegiatan ekonomi di Kota Padang.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Ia menegaskan, capaian sebagai nomine justru harus menjadi pemacu bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
“Kita tidak ingin penghargaan hanya menjadi tujuan. Yang paling penting, capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk semakin terpacu memberikan pelayanan terbaik kepada siapa pun, terutama calon-calon investor yang masuk ke Kota Padang,” ujar Maigus.
Menurutnya, investasi tidak dapat didorong hanya melalui kebijakan pemerintah. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, perangkat daerah, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan agar potensi ekonomi daerah dapat dikembangkan secara optimal.
“Konsep kita adalah sinergi dan kolaborasi untuk investasi. Kita ingin Padang menjadi kota yang terbuka bagi dunia, sehingga potensi yang kita miliki bisa dikembangkan dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Padang Melayani Jadi Penguat Pelayanan Investasi
Maigus menjelaskan, Pemerintah Kota Padang terus memperkuat pelayanan publik melalui Program Unggulan (Progul) Padang Melayani.
Program tersebut diarahkan untuk menghadirkan pelayanan pemerintah yang semakin dekat, mudah diakses, responsif, dan mampu memberikan kepastian kepada masyarakat maupun dunia usaha.
Dalam konteks investasi, Pemko Padang juga terus menyiapkan berbagai potensi daerah agar dapat dikembangkan menjadi peluang ekonomi baru.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain pengembangan kawasan wisata, revitalisasi pasar dan UMKM, optimalisasi potensi daerah, serta penguatan digitalisasi pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi Pemko Padang untuk membangun ekosistem investasi yang tidak hanya berorientasi pada masuknya modal, tetapi juga pada bagaimana investasi dapat menciptakan aktivitas ekonomi, membuka peluang usaha, memperluas kesempatan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, kemudahan perizinan menjadi salah satu bagian penting. Proses yang sederhana dan transparan dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha sejak tahap awal ketika merencanakan investasi hingga menjalankan kegiatan usahanya.
Pemko Padang berupaya memastikan perangkat daerah bergerak dalam satu arah sehingga pelayanan tidak berjalan secara parsial. Kolaborasi antarlembaga menjadi penting untuk mengurangi hambatan birokrasi sekaligus memastikan berbagai kebutuhan investor dapat ditangani secara efektif.
Kualitas Pelayanan Jadi Faktor Penting Iklim Investasi
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani dalam sambutannya menekankan bahwa kualitas pelayanan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.
Pelayanan perizinan, menurutnya, perlu terus dibenahi agar semakin mudah, cepat, transparan, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Dorongan tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam memperkuat iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pelayanan publik yang semakin efektif.
“Kami berharap pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga iklim investasi semakin kondusif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Tekad tersebut sesuai dengan tema Anugerah Layanan Investasi tahun ini yakni ‘Investasi Tumbuh, Hilirisasi Tangguh, Indonesia Maju’,” ujar Rosan.
Pesan tersebut sekaligus menempatkan pemerintah daerah sebagai salah satu ujung tombak dalam membangun ekosistem investasi. Sebab, berbagai kebijakan nasional pada akhirnya membutuhkan implementasi yang efektif di daerah, terutama dalam aspek pelayanan perizinan dan kemudahan berusaha.
Melalui Proses Penilaian Berjenjang
Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM Mohammad Rudy Salahuddin menjelaskan, penghargaan tersebut diberikan melalui proses penilaian yang dilakukan secara berjenjang.
Tahapannya mencakup penilaian mandiri, verifikasi dan validasi lapangan, hingga penetapan nominasi pemerintah daerah.
Dengan proses tersebut, penghargaan yang diterima Kota Padang menjadi bagian dari hasil evaluasi terhadap implementasi pelayanan dan percepatan pelaksanaan berusaha di tingkat pemerintah daerah.
Rudy menyebut salah satu aspek utama yang menjadi perhatian adalah komitmen pemerintah kabupaten dan kota dalam menerapkan kemudahan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.
“Harapannya, pemberian penghargaan ini dapat menggambarkan implementasi dan percepatan pelayanan perizinan berusaha di daerah,” kata Rudy.
Ia menambahkan, penilaian juga mencakup berbagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan perizinan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan.
Bukan Sekadar Penghargaan
Masuknya Kota Padang sebagai nomine dalam penilaian kinerja PTSP dan PPB 2026 pada akhirnya memberikan pesan bahwa kualitas pelayanan daerah memiliki keterkaitan erat dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.
Bagi Pemerintah Kota Padang, capaian tersebut menjadi tantangan untuk menjaga sekaligus meningkatkan standar pelayanan. Penghargaan tidak ditempatkan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai pemicu agar reformasi pelayanan terus berjalan.
Di tengah kebutuhan untuk memperkuat investasi dan mengembangkan potensi ekonomi daerah, kepastian pelayanan menjadi salah satu modal penting. Investor membutuhkan proses yang jelas, informasi yang terbuka, prosedur yang mudah dipahami, serta kepastian dalam menjalankan kegiatan usaha.
Karena itu, komitmen Pemko Padang melalui Padang Melayani, penguatan digitalisasi, pengembangan potensi daerah, serta kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat terus memperkuat posisi pelayanan publik sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah.
Dengan semangat tersebut, penghargaan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menjadi momentum bagi Pemko Padang untuk melangkah lebih jauh: bukan sekadar mengejar predikat, tetapi memastikan pelayanan pemerintah benar-benar menghadirkan kemudahan, kepastian, dan manfaat nyata bagi masyarakat serta dunia usaha.
(Mond)
#Padang #Daerah
