Jelang Musda IX, Fadly Amran Dorong LKAAM Padang Kedepankan Musyawarah Mufakat dan Perkuat Peran Adat
D'On, Padang — Pemerintah Kota Padang mendorong Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Padang menjadikan Musyawarah Daerah (Musda) IX sebagai momentum memperkuat persatuan lembaga adat sekaligus mempertegas kontribusinya dalam pembangunan daerah.
Dorongan tersebut disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat menerima audiensi pengurus LKAAM Kota Padang di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Rabu (9/9/2026).
Audiensi itu berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan dihadiri Ketua LKAAM Kota Padang Syafril Ulbi Datuak Bagindo Rajo bersama jajaran pengurus, pengurus LKAAM tingkat kecamatan, serta perwakilan Kerapatan Adat Nagari (KAN) se-Kota Padang.
Turut mendampingi Wali Kota Padang, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Padang Tarmizi Ismail serta Kepala Badan Kesbangpol Kota Padang Syahendri Barkah.
Pertemuan tersebut tidak hanya membahas persiapan Musda IX yang dijadwalkan berlangsung pada 22 September 2026, tetapi juga mengupas lebih jauh mengenai posisi dan peran strategis lembaga adat di tengah berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat Kota Padang.
Musda IX nantinya menjadi forum penting untuk menentukan kepengurusan LKAAM Kota Padang periode 2026-2031. Karena itu, Fadly menekankan agar seluruh tahapan Musda berlangsung dengan mengedepankan semangat Minangkabau, yakni musyawarah dan mufakat.
Menurutnya, proses pergantian kepengurusan bukan sekadar memilih siapa yang akan memimpin LKAAM selama lima tahun mendatang. Lebih dari itu, Musda harus menjadi ruang untuk menyatukan persepsi, memperkuat hubungan antarlembaga adat, serta merumuskan langkah konkret LKAAM dalam menjawab tantangan masyarakat.
“Kita berharap Musda IX LKAAM Kota Padang mengedepankan musyawarah mufakat. Semangat ini juga sejalan dengan program Sinergi Nagari dan visi pembangunan yang berlandaskan agama dan budaya, yang dapat diwujudkan melalui program-program LKAAM,” ujar Fadly.
Adat Tak Hanya Menjadi Simbol
Fadly menilai keberadaan LKAAM, KAN, niniak mamak dan unsur adat lainnya memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau.
Di tengah perkembangan zaman, lembaga adat dituntut tidak hanya hadir dalam kegiatan seremonial atau pelestarian tradisi, tetapi juga mampu mengambil bagian dalam membangun ketahanan sosial masyarakat.
Terlebih, Kota Padang saat ini menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan keterlibatan banyak unsur, mulai dari penyalahgunaan narkoba, tawuran, penyakit masyarakat, hingga tantangan pembinaan generasi muda.
Menurut Fadly, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi persoalan tersebut. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, tokoh masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan, serta unsur terkait lainnya.
Karena itu, ia mendorong adanya penyamaan persepsi antara LKAAM, KAN, pemerintah dan instansi terkait agar setiap persoalan dapat ditangani secara lebih efektif dengan tetap menghormati fungsi dan kewenangan masing-masing.
“Penyamaan persepsi antara LKAAM, KAN, pemerintah, dan instansi terkait sangat penting untuk menangani persoalan narkoba, LGBT, tawuran, dan lainnya secara efektif dengan tetap menghormati fungsi masing-masing lembaga,” katanya.
Fadly menyebut, pembahasan mengenai berbagai persoalan sosial tersebut juga perlu dilakukan melalui forum-forum yang independen sehingga lembaga adat dapat menjalankan fungsi strategisnya secara optimal.
“Saya rasa ini menjadi salah satu tugas pokok LKAAM ke depan untuk bersama-sama membahasnya dalam forum-forum yang independen,” lanjutnya.
Sinergi Nagari dan Pembangunan Berbasis Agama-Budaya
Penguatan peran LKAAM juga dinilai sejalan dengan arah pembangunan Kota Padang yang ingin menempatkan nilai agama dan budaya sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, lembaga adat diharapkan dapat menjadi salah satu mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga memiliki karakter, nilai, dan kepedulian sosial yang kuat.
Fadly menegaskan Pemko Padang terbuka untuk memfasilitasi berbagai kegiatan LKAAM yang memiliki keterkaitan dan keselarasan dengan agenda pembangunan daerah.
Namun, menurutnya, kolaborasi tersebut harus dibangun dengan ruang kerja yang jelas. Dengan demikian, kontribusi lembaga adat tidak berhenti pada dukungan moral, tetapi dapat diwujudkan melalui program dan kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Ruang kolaborasi tersebut sekaligus diharapkan mampu memperkuat komunikasi antara pemerintah dengan para niniak mamak dan tokoh adat di seluruh wilayah Kota Padang.
LKAAM Siapkan Musda IX
Sementara itu, Ketua LKAAM Kota Padang Syafril Ulbi Datuak Bagindo Rajo menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Pemerintah Kota Padang.
Menurut Syafril, hubungan yang baik antara pemerintah dan lembaga adat menjadi modal penting untuk menjalankan berbagai program yang menyentuh kepentingan masyarakat.
“Alhamdulillah, kami bersyukur sekali Pak Wali Kota dan jajaran sudah melaksanakan pembangunan secara bersama dengan kami, dan para niniak mamak se-Kota Padang. Insya Allah, segala program yang bisa dikerjasamakan dapat berjalan sebaik mungkin,” ujar Syafril.
Terkait pelaksanaan Musda IX, ia memastikan panitia telah melakukan berbagai persiapan secara matang. Masukan dari KAN dan LKAAM juga telah dihimpun sebagai bagian dari proses persiapan menuju forum tersebut.
Musda diharapkan tidak hanya menghasilkan kepengurusan baru, tetapi juga melahirkan arah gerak LKAAM Kota Padang untuk lima tahun ke depan.
Syafril berharap kepengurusan periode 2026-2031 nantinya mampu memperkuat persatuan antarlembaga adat, menjalankan fungsi pembinaan terhadap anak kemenakan, sekaligus meningkatkan keterlibatan niniak mamak dalam pembangunan Kota Padang.
“Kami berharap Musda ini menghasilkan kepengurusan periode lima tahun ke depan yang mampu memperkuat persatuan lembaga adat, menjalankan fungsi pembinaan anak kemenakan, serta meningkatkan keterlibatan niniak mamak dalam pembangunan Kota Padang,” katanya.
Menanti Peran Lebih Besar Lembaga Adat
Musda IX LKAAM Kota Padang pada akhirnya tidak hanya akan menjadi agenda organisasi. Forum tersebut juga menjadi salah satu titik penting untuk menentukan bagaimana lembaga adat mengambil posisi di tengah perubahan sosial masyarakat.
Tantangan yang dihadapi generasi muda semakin kompleks. Karena itu, penguatan fungsi pembinaan anak kemenakan, peningkatan komunikasi antara niniak mamak dengan masyarakat, serta kolaborasi dengan pemerintah menjadi kebutuhan yang semakin penting.
Dengan semangat musyawarah mufakat yang ditekankan Wali Kota Padang, Musda IX diharapkan mampu menghasilkan kepengurusan yang solid sekaligus memiliki gagasan dan program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Jika sinergi tersebut dapat dibangun secara konsisten, LKAAM bersama KAN dan para niniak mamak bukan hanya menjadi penjaga nilai-nilai adat, tetapi juga dapat tampil sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan sosial, membina generasi muda, serta mengawal pembangunan Kota Padang yang berlandaskan agama dan budaya.
(Mond)
#LKAAMPadang #Daerah #Padang
