Darurat Air Bersih hingga Gunung Pangilun: Pemko Padang Kejar Dukungan Pusat, SPAM dan RDF Dikebut
D'On, Padang - Pemerintah Kota (Pemko) Padang mulai mempercepat langkah menghadapi sejumlah persoalan infrastruktur dasar yang semakin mendesak. Mulai dari keterbatasan akses air bersih, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan sampah berbasis teknologi Refuse Derived Fuel (RDF), hingga pemulihan infrastruktur di kawasan terdampak bencana hidrometeorologi.
Upaya tersebut dibawa langsung Wali Kota Padang Fadly Amran dalam audiensi dengan Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, di Kantor BPBPK Sumbar, Selasa (15/9/2026).
Pertemuan itu tidak sekadar membahas program pembangunan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong percepatan dukungan pemerintah pusat terhadap sejumlah proyek strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat Kota Padang.
Fadly hadir bersama Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, sejumlah kepala OPD terkait, serta Direktur Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal.
Air Bersih Jadi Perhatian Utama
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah pembangunan dan pengembangan SPAM untuk menjawab persoalan ketersediaan air bersih, khususnya di wilayah yang menghadapi tekanan akibat kekeringan.
Fadly mengungkapkan, kerja sama Pemko Padang dengan Universitas Andalas (Unand) dalam pengembangan SPAM kini mulai menemukan titik terang. Program tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyediaan air dalam kondisi darurat, tetapi berkembang menjadi sistem pelayanan air yang dapat menjangkau masyarakat secara langsung melalui sambungan rumah.
Menurut Fadly, perluasan jaringan hingga sambungan rumah menjadi penting agar pembangunan infrastruktur air bersih tidak hanya bersifat sementara.
“Kita berharap ini berlanjut menjadi SPAM emergency dan SPAM untuk masyarakat terdampak kekeringan, sehingga persoalan air bersih dapat ditangani secara berkelanjutan,” ujar Fadly.
Wilayah Kecamatan Pauh dan Kuranji menjadi salah satu perhatian karena masyarakat di kawasan tersebut menghadapi persoalan ketersediaan air ketika kondisi cuaca dan sumber air mengalami tekanan.
Dengan demikian, pembangunan SPAM diarahkan bukan hanya sebagai proyek fisik, melainkan sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan layanan dasar Kota Padang menghadapi perubahan kondisi hidrometeorologi.
SPAM Gunung Pangilun Terkendala Lahan
Persoalan lain yang turut dibahas adalah rencana pembangunan SPAM Gunung Pangilun.
Proyek tersebut dinilai penting untuk memperkuat sistem penyediaan air bersih Kota Padang. Namun, pembangunan menghadapi persoalan ketersediaan lahan.
Dari kebutuhan sekitar 13.000 meter persegi, lahan yang tersedia saat ini baru mencapai 8.175 meter persegi.
Artinya, terdapat kekurangan lahan yang harus dicarikan solusi agar pembangunan tidak terhenti hanya karena persoalan tapak.
Fadly meminta BPBPK Sumbar bersama pemerintah pusat tetap memperjuangkan proyek tersebut. Terlebih, dukungan yang tersedia memiliki nilai strategis bagi penguatan infrastruktur air bersih Kota Padang.
“Kondisi air bersih kita sedang darurat, sehingga pembangunan SPAM Gunung Pangilun harus tetap berjalan. Kami berharap anggaran pemerintah pusat untuk proyek ini dapat diperjuangkan agar tetap dialokasikan untuk Kota Padang,” tegasnya.
BPBPK Sumbar selanjutnya akan melakukan pengujian terhadap kelayakan teknis lahan yang tersedia seluas 8.175 meter persegi.
Langkah ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana desain dan konstruksi SPAM dapat dioptimalkan dengan kondisi lahan yang ada.
Proyek tersebut disebut memiliki pagu indikatif sekitar Rp400 miliar, sehingga aspek teknis, efektivitas pemanfaatan lahan, dan kesiapan perencanaan menjadi faktor penting sebelum pembangunan masuk ke tahap berikutnya.
DED SPAM Unand Ditargetkan Rampung Awal 2027
Untuk pengembangan SPAM yang bekerja sama dengan Unand, BPBPK Sumbar juga telah menyusun tahapan perencanaan.
Maria Doeni Isa menyebut Detail Engineering Design (DED) ditargetkan rampung hingga tahap sambungan rumah pada awal Januari 2027.
Setelah perencanaan teknis selesai, proses lelang ditargetkan dapat dilaksanakan pada Maret 2027.
Sementara pembangunan fisik direncanakan berlangsung sepanjang 2027 hingga 2028.
Rencana tersebut menunjukkan bahwa Pemko Padang bersama pemerintah pusat mulai mendorong penanganan air bersih dengan pendekatan jangka panjang. Infrastruktur yang dibangun diharapkan tidak hanya mampu menjawab kebutuhan ketika terjadi kekeringan, tetapi juga memperluas akses pelayanan air kepada masyarakat.
Sampah Tak Lagi Sekadar Dibuang
Persoalan infrastruktur yang dibawa Pemko Padang ke BPBPK Sumbar tidak berhenti pada air bersih.
Fadly juga meminta dukungan percepatan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis Refuse Derived Fuel (RDF).
Konsep RDF memungkinkan sampah yang telah melalui proses pemilahan dan pengolahan dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif.
Bagi Padang, pengembangan RDF dinilai memiliki peluang besar karena kota ini memiliki sektor industri yang dapat memanfaatkan bahan bakar alternatif tersebut, termasuk industri semen.
Fadly menekankan bahwa perubahan sistem pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya, yakni rumah tangga.
“Kita ingin sampah dipilah sejak dari rumah tangga, sehingga yang sampai ke TPA pun masih bisa dimanfaatkan menjadi briket dan bahan bakar alternatif,” katanya.
Konsep ini sekaligus mendorong perubahan paradigma pengelolaan sampah. Sampah tidak lagi semata-mata dipandang sebagai material yang harus dibuang ke tempat pemrosesan akhir, tetapi sebagian dapat diolah kembali menjadi sumber daya yang memiliki nilai guna.
DED RDF Akan Direview Sesuai Kondisi Lahan
Maria Doeni Isa memastikan dukungan terhadap pembangunan TPST/RDF akan dilanjutkan melalui proses review DED.
Peninjauan kembali desain diperlukan agar rencana pembangunan benar-benar menyesuaikan kondisi lahan yang telah ditetapkan.
Langkah tersebut menjadi krusial karena keberhasilan fasilitas pengolahan sampah tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga kesiapan lahan, desain fasilitas, alur pengangkutan, proses pemilahan, kapasitas pengolahan, hingga pemanfaatan produk hasil pengolahan.
Pemulihan Pascabencana Dikebut
Dalam audiensi tersebut, Pemko Padang dan BPBPK Sumbar juga membahas keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur kawasan terdampak bencana hidrometeorologi.
Kebutuhan pembangunan tidak hanya menyangkut bangunan, tetapi juga infrastruktur dasar permukiman yang terdampak banjir maupun kejadian hidrometeorologi lainnya.
Maria mengatakan penyusunan DED untuk kawasan terdampak banjir diarahkan pada kebutuhan infrastruktur dasar permukiman sesuai lingkup program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Ia mengingatkan seluruh kebutuhan harus teridentifikasi secara lengkap sebelum proses lelang dilaksanakan.
“Seluruh kebutuhan harus teridentifikasi sebelum lelang agar tidak ada penanganan yang terlewat,” kata Maria.
Hal tersebut menjadi semakin penting karena proses pembaruan R3P memiliki batas waktu hingga 17 September 2026.
Karena itu, identifikasi kebutuhan dan pematangan perencanaan menjadi tahap yang tidak bisa ditunda. Kesalahan dalam memetakan kebutuhan di awal berpotensi membuat sebagian kerusakan atau kebutuhan infrastruktur tidak masuk dalam penanganan.
Dari Air, Sampah hingga Infrastruktur Bencana
Audiensi Pemko Padang dengan BPBPK Sumbar memperlihatkan bahwa persoalan infrastruktur kota kini semakin kompleks dan saling berkaitan.
Air bersih membutuhkan jaringan dan sumber air yang andal. Pengelolaan sampah membutuhkan fasilitas pengolahan serta sistem pemilahan dari tingkat rumah tangga. Sementara pemulihan pascabencana membutuhkan perencanaan yang detail agar pembangunan kembali tidak sekadar memperbaiki kerusakan, tetapi juga memperkuat infrastruktur menghadapi risiko bencana berikutnya.
Pemko Padang kini mendorong agar berbagai kebutuhan tersebut mendapat dukungan pemerintah pusat melalui perencanaan teknis dan penganggaran yang lebih kuat.
BPBPK Sumbar menyatakan akan menindaklanjuti usulan tersebut melalui tahapan perencanaan teknis.
Dengan target DED SPAM Unand pada awal 2027, proses lelang pada Maret 2027, rencana pembangunan 2027-2028, pengujian teknis lahan SPAM Gunung Pangilun, serta review DED TPST/RDF, sejumlah proyek infrastruktur dasar Padang kini memasuki fase yang menentukan.
Bagi masyarakat, ujung dari seluruh perencanaan tersebut sederhana: air bersih harus tersedia, sampah harus terkelola, dan infrastruktur yang rusak akibat bencana harus kembali berfungsi.
Tantangannya adalah memastikan seluruh rencana tersebut benar-benar bergerak dari meja perencanaan menuju pembangunan fisik dan pelayanan yang dirasakan langsung masyarakat.
(Mond)
#Padang #PerumdaAirMinum #Daerah
