234 Pejabat Pemko Padang Dilantik, Fadly Amran Tekankan Kinerja, Inovasi dan Pelayanan Publik
D'On, Padang — Pemerintah Kota (Pemko) Padang kembali melakukan penyegaran birokrasi. Sebanyak 234 pejabat di lingkungan Pemko Padang dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Wali Kota Padang Fadly Amran, dalam prosesi yang berlangsung di Aula Bagindo Aziz Chan, Kantor Balai Kota Padang, Rabu (9/9/2026).
Pelantikan tersebut mencakup pejabat dari berbagai jenjang dan rumpun jabatan, mulai dari Pejabat Administrator (eselon III), Pejabat Pengawas (eselon IV), Pejabat Fungsional hingga Kepala Sekolah.
Rinciannya, sebanyak 24 Pejabat Administrator, 161 Pejabat Pengawas, 9 Pejabat Fungsional, serta 40 Kepala Sekolah resmi mengemban amanah baru di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
Prosesi pelantikan turut dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, para Asisten, Staf Ahli, serta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemko Padang.
Pelantikan bukan sekadar pergantian posisi. Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Fadly Amran menegaskan bahwa amanah jabatan harus diterjemahkan menjadi kerja nyata, pelayanan yang lebih baik, serta pencapaian program pembangunan yang terukur.
Bukan Sekadar Duduk di Jabatan
Dalam arahannya, Fadly Amran meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera memahami tugas, fungsi, kewenangan, sekaligus target yang melekat pada jabatan masing-masing.
Menurutnya, para pejabat harus mampu menerjemahkan visi, misi, serta sembilan Program Unggulan (Progul) Pemko Padang ke dalam pelaksanaan kerja di masing-masing perangkat daerah.
Ia menekankan bahwa jabatan bukanlah sekadar posisi administratif, melainkan sebuah tanggung jawab yang memiliki konsekuensi terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, ia meminta seluruh pejabat bekerja dengan prinsip efektif, efisien dan berorientasi pada hasil.
“Bapak Ibu yang baru dilantik harus mampu bekerja efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Jangan jadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk tidak menjalankan program dan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Fadly.
Pesan tersebut sekaligus menjadi penekanan bahwa keterbatasan fiskal harus dijawab dengan kreativitas, efisiensi, serta kemampuan mengelola sumber daya yang tersedia secara optimal.
Bagi Fadly, pemerintah tidak boleh berhenti bekerja hanya karena berhadapan dengan keterbatasan anggaran. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong jajaran birokrasi mencari cara kerja yang lebih tepat guna dan menghasilkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
Diminta Cepat Beradaptasi dan Berani Berinovasi
Fadly juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru.
Ia meminta pejabat segera mempelajari persoalan yang ada di unit kerja masing-masing, membangun komunikasi dengan jajaran internal, serta berdiskusi dengan pejabat sebelumnya untuk memahami berbagai persoalan dan pekerjaan yang tengah berjalan.
Namun, proses adaptasi tersebut tidak boleh dimaknai sekadar meneruskan pola kerja yang sudah ada.
Para pejabat justru dituntut mampu melihat berbagai celah perbaikan dan menghadirkan inovasi.
“Jangan sekadar melanjutkan pola kerja lama. Kita harus melihat ruang perbaikan, menemukan cara yang lebih baik dan menghadirkan inovasi dalam menjalankan tugas,” demikian penekanan yang disampaikan Fadly dalam arahannya.
Koordinasi dengan staf juga menjadi bagian penting yang ditekankan. Menurutnya, pemimpin tidak dapat bekerja sendiri. Kinerja organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan membangun kolaborasi dan menggerakkan seluruh jajaran.
Dengan demikian, pejabat yang baru dilantik diharapkan tidak hanya mampu mengambil keputusan, tetapi juga menjadi penggerak perubahan di lingkungan kerjanya.
Keluar dari Zona Nyaman
Fadly Amran juga mengajak seluruh pejabat yang baru menerima amanah untuk meninggalkan zona nyaman.
Menurutnya, birokrasi pemerintahan harus terus bergerak mengikuti kebutuhan masyarakat. ASN dituntut memiliki orientasi pelayanan dan tidak menempatkan diri sebagai pihak yang harus dilayani.
“Kita harus keluar dari zona nyaman karena kita adalah pelayan, bukan untuk dilayani. Mari bersama-sama menyukseskan visi, misi, dan 9 Progul Pemko Padang demi kejayaan Kota Padang,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah pada akhirnya harus bermuara pada kepentingan masyarakat.
Karena itu, ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan semata-mata berada pada jabatan yang disandang, melainkan pada seberapa besar perubahan dan manfaat yang mampu dihadirkannya bagi organisasi dan masyarakat.
Jabatan Fungsional Tak Kalah Strategis
Dalam kesempatan tersebut, Fadly juga memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan pejabat fungsional.
Ia menegaskan bahwa jabatan fungsional memiliki posisi yang sama pentingnya dengan jabatan struktural dalam mendukung kinerja pemerintahan.
ASN yang berada pada jalur fungsional didorong untuk terus memperkuat kompetensi dan menjadi tenaga profesional yang benar-benar ahli di bidang masing-masing.
Pemerintah, kata Fadly, akan memberikan dukungan melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan agar kompetensi ASN terus berkembang.
Dengan peningkatan kapasitas tersebut, pejabat fungsional diharapkan tidak hanya menjalankan tugas berdasarkan rutinitas, tetapi mampu memberikan keahlian dan rekomendasi yang dapat memperkuat kualitas pengambilan kebijakan pemerintah daerah.
40 Kepala Sekolah Dapat Amanah Besar
Perhatian khusus juga diberikan kepada 40 Kepala Sekolah yang turut dilantik pada kesempatan tersebut.
Fadly menilai kepala sekolah memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu garda terdepan dalam menentukan kualitas pendidikan di Kota Padang.
Sekolah bukan hanya tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, tetapi juga ruang penting untuk membentuk karakter, kompetensi, dan masa depan generasi muda.
Karena itu, kepala sekolah diminta mampu menerjemahkan kebijakan pendidikan pemerintah kota hingga ke tingkat satuan pendidikan.
“Begitu juga bagi Bapak Ibu kepala sekolah, perannya sangat penting sebagai garda terdepan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Padang. Keberhasilan Progul Padang Juara dan Smart Surau sangat bergantung pada komitmen dan pelaksanaan kebijakan di tingkat sekolah,” kata Fadly.
Ia menekankan, keberhasilan program pendidikan tidak cukup hanya dengan kebijakan yang baik di tingkat pemerintah daerah. Implementasi di sekolah menjadi faktor penentu agar program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh peserta didik.
234 Amanah Baru untuk Menggerakkan Pemerintahan
Pelantikan 234 pejabat tersebut pada akhirnya bukan sekadar agenda seremonial birokrasi.
Di balik pengambilan sumpah jabatan, terdapat ekspektasi agar roda pemerintahan Kota Padang bergerak semakin efektif, pelayanan publik semakin responsif, dan berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.
Para pejabat yang baru dilantik kini menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa amanah tersebut mampu diwujudkan dalam bentuk kinerja.
Mulai dari pejabat administrator yang dituntut memperkuat manajemen perangkat daerah, pejabat pengawas yang memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan efektif, pejabat fungsional yang mengedepankan keahlian, hingga kepala sekolah yang bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan.
Semua memiliki peran yang saling berkaitan.
Dengan semangat efisiensi, inovasi, kolaborasi dan orientasi pelayanan yang ditekankan Wali Kota Padang, jajaran birokrasi diharapkan mampu menjadi mesin penggerak pembangunan yang tidak hanya bekerja berdasarkan rutinitas, tetapi berani melakukan pembenahan dan menghadirkan terobosan.
Sebab pada akhirnya, jabatan adalah amanah, sementara kinerja dan manfaat yang dirasakan masyarakat menjadi ukuran dari amanah tersebut.
(Mond)
#Padang #Daerah
