66 Kepala Dapur MBG Diproses Pecat! Ada Terlibat Judi Online hingga Kasus Keracunan Berulang
D'On, Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghadapi sorotan. Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap adanya puluhan kepala dapur atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang harus berhadapan dengan sanksi berat akibat berbagai dugaan pelanggaran disiplin.
Tak tanggung-tanggung, 66 kepala dapur MBG kini diproses untuk diberhentikan secara tidak hormat. Kasusnya beragam, mulai dari meninggalkan tempat tugas selama berhari-hari, dugaan penipuan atau phishing, keterlibatan dalam judi online, dugaan permainan dalam pengelolaan dapur, hingga persoalan keracunan makanan yang terjadi berulang.
Fakta tersebut diungkap Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Menurut Sudaryono, langkah tegas tersebut merupakan bagian dari upaya BGN menjaga kedisiplinan sekaligus memastikan pelaksanaan program MBG tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang diberi tanggung jawab.
"Per hari ini kami telah memproses pemberhentian dan pembinaan SPPI atau kepala dapur. Ada 66 kasus dalam proses pemberhentian. Jadi diberhentikan secara tidak hormat. Karena apa? Karena tindakan indisipliner," kata Sudaryono.
Dari Mangkir hingga Judi Online
BGN menemukan sejumlah bentuk pelanggaran yang dinilai tidak dapat ditoleransi. Salah satunya adalah kepala dapur yang disebut tidak berada di lokasi tugas selama lebih dari 10 hari berturut-turut.
Bagi pengelola dapur MBG, keberadaan kepala dapur bukan sekadar formalitas. Posisi tersebut berkaitan langsung dengan pengawasan operasional dan kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.
Karena itu, absennya penanggung jawab utama dalam waktu lama menjadi persoalan serius.
Namun, persoalan yang ditemukan BGN tidak berhenti pada masalah kehadiran.
Sudaryono juga mengungkap adanya kasus yang berkaitan dengan phishing atau penipuan, termasuk pihak yang disebut mengaku kehilangan uang akibat scam.
Lebih mengejutkan lagi, BGN menemukan kepala dapur yang disebut terlibat judi online.
"Tidak berada di tempat lebih dari 10 hari secara berturut-turut, kemudian ada kejadian phishing, yaitu tadi mengaku duitnya hilang karena scam dan lain-lain. Kemudian ada juga yang terlibat judi online," ujar Sudaryono.
BGN juga menyebut adanya dugaan tindakan "hengky-pengky" atau permainan dalam pengelolaan program. Dalam keterangannya, Sudaryono menyebut ada pihak yang diduga meminta uang maupun melakukan permainan tertentu dalam pelaksanaan tugas.
Temuan tersebut membuat persoalan disiplin di lingkungan MBG tidak lagi sekadar menyangkut persoalan administratif. BGN kini berhadapan dengan persoalan integritas orang-orang yang diberi amanah mengelola program pemerintah dengan sasaran masyarakat luas.
Keracunan Berulang Jadi Alarm Keras
Ada satu persoalan lain yang menjadi perhatian serius BGN, yakni kasus keracunan makanan yang terjadi berulang.
Sudaryono menegaskan, kejadian keracunan yang berulang di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pemberhentian kepala dapur.
"Kasus keracunan yang berulang juga menjadi salah satu alasan kami melakukan proses pemberhentian secara tidak hormat kepada kepala dapur yang melakukan pelanggaran," jelasnya.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa persoalan keamanan pangan menjadi salah satu garis merah dalam penyelenggaraan MBG.
Program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, tentu tidak boleh berubah menjadi sumber persoalan baru akibat lemahnya pengawasan, buruknya tata kelola, atau kelalaian dalam menjalankan standar pelayanan.
BGN menyatakan telah memproses 66 kepala dapur tersebut sebagai ASN PPPK melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Nah ini, 66 sudah kami proses pemberhentian sebagai ASN P3K. Jadi kepada Badan Kepegawaian Negara kami sudah proses 66 kepala dapur," kata Sudaryono.
Bukan Hanya 66, Ada 60 Kepala Dapur Masih Dibina
Persoalan yang ditemukan BGN ternyata jauh lebih luas.
Selain 66 kepala dapur yang masuk proses pemberhentian tidak hormat, terdapat 60 kepala dapur lainnya yang saat ini menjalani pembinaan internal.
Artinya, secara keseluruhan terdapat 126 kepala dapur MBG yang sedang menghadapi persoalan, baik dalam bentuk proses pemberhentian maupun pembinaan.
Namun, 60 kasus pembinaan tersebut belum otomatis berarti para kepala dapur terbukti melakukan pelanggaran.
BGN masih melakukan pemeriksaan untuk menentukan pihak mana yang bersalah dalam konflik antara kepala dapur dan mitra.
"Pembinaan internal ini sebagian besar itu adalah karena terjadinya konflik antara mitra yang punya dapur berkonflik dengan kepala dapurnya. Siapa yang salah dan siapa yang keliru, itu yang kita lagi cek," ujar Sudaryono.
Persoalannya pun cukup sensitif.
BGN sedang menelusuri kemungkinan kepala dapur menekan mitra untuk meminta fee. Di sisi lain, BGN juga memeriksa kemungkinan mitra menekan kepala dapur untuk memperoleh keuntungan lebih besar, termasuk dengan cara menekan biaya yang berpotensi berdampak pada kualitas makanan.
"Apakah kepala dapurnya nekan-nekan mitra minta fee, atau mitranya yang nekan-nekan kepala dapurnya misalnya minta untuk pengurangan, atau minta keuntungan lebih sehingga ada pengurangan kualitas dari makanan yang disediakan. Ini kami cek semua," kata Sudaryono.
126 Kasus Tersebar di Berbagai Wilayah
Masalah tersebut tidak terkonsentrasi di satu daerah.
BGN menyebut 126 kepala dapur bermasalah itu tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.
Rinciannya:
- Jawa Barat: 29 SPPI
- Jakarta: 19 SPPI
- Jawa Tengah: 12 SPPI
- Jawa Timur: 27 SPPI
- Sumatra: 21 SPPI
- Kalimantan: 9 SPPI
- Sulawesi: 4 SPPI
- Wilayah lainnya: 5 SPPI
Angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan tata kelola MBG menjadi tantangan yang tersebar lintas wilayah.
Di satu sisi, pemerintah tengah menjalankan program besar dengan cakupan penerima manfaat yang luas. Di sisi lain, semakin besar skala program, semakin besar pula tuntutan terhadap pengawasan, integritas pengelola, keamanan pangan, serta transparansi hubungan antara kepala dapur dan mitra.
Ketegasan BGN Diuji
Pemecatan 66 kepala dapur menjadi sinyal bahwa BGN tidak ingin persoalan disiplin dibiarkan berlarut-larut.
Namun, ketegasan saja tidak cukup.
Publik tentu membutuhkan penjelasan lebih jauh mengenai bagaimana setiap kasus diperiksa, bagaimana pembuktian dilakukan, serta bagaimana memastikan sanksi diberikan secara adil dan berdasarkan prosedur.
Terlebih, program MBG menyangkut kepentingan masyarakat luas. Setiap celah penyalahgunaan, konflik kepentingan, permainan fee, maupun kelalaian terhadap keamanan makanan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap program tersebut.
Karena itu, langkah BGN memproses 66 kepala dapur bukan sekadar urusan kepegawaian.
Ini adalah ujian terhadap integritas pengelolaan program MBG.
Jika pelanggaran terbukti, sanksi tegas memang diperlukan. Tetapi pada saat yang sama, masyarakat juga berhak mengetahui bahwa setiap proses dilakukan secara transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya jabatan 66 kepala dapur.
Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis.
(L6)
#BadanGiziNasional #DapurMBG #Nasional #MakanBergiziGratis
