Kecamatan Koto Tangah Optimalkan Pendataan Perlinsos, 17.221 KK Terdaftar Demi Wujudkan Bansos Tepat Sasaran
D'On, Padang – Pemerintah Kecamatan Koto Tangah terus memperkuat upaya mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang adil, transparan, dan tepat sasaran melalui optimalisasi pendataan serta verifikasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga Kamis (30/7/2026), proses pendataan Perlinsos di Kecamatan Koto Tangah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari 13 kelurahan yang berada di wilayah tersebut, sebanyak 17.221 Kartu Keluarga (KK) telah terdaftar dalam sistem. Proses pendataan ini turut didukung oleh 294 agen aktif yang tersebar di berbagai kelurahan untuk membantu masyarakat melakukan pendaftaran, pembaruan data, hingga proses verifikasi.
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos) Kecamatan Koto Tangah, Wahyudi Edwar, mengatakan bahwa kualitas data menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan program perlindungan sosial. Karena itu, pemerintah terus melakukan pembaruan data agar bantuan yang diberikan benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga akurasi data penerima manfaat. Warga diharapkan segera melaporkan apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi, perpindahan domisili, maupun perubahan susunan anggota keluarga agar data yang tersimpan tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Data terbaru menunjukkan bahwa pada kategori Program Keluarga Harapan (PKH) terdapat 15.233 Kepala Keluarga (KK) yang telah terdaftar. Dari jumlah tersebut, 3.786 KK dinilai berpotensi layak menerima bantuan, 11.417 KK masuk kategori tidak layak berdasarkan hasil verifikasi, sedangkan 30 KK masih berada dalam tahap proses verifikasi.
Sementara itu, pada kategori Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tercatat sebanyak 16.847 KK terdaftar. Dari total tersebut, 9.453 KK dinyatakan berpotensi layak menerima bantuan, 7.362 KK dinyatakan tidak layak, dan 32 KK masih menjalani proses verifikasi lanjutan.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melakukan pendataan secara administratif, tetapi juga melaksanakan proses penyaringan yang ketat untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh keluarga prasejahtera, masyarakat rentan miskin, maupun warga yang terdampak kondisi sosial dan ekonomi tertentu sesuai dengan kriteria Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Wahyudi Edwar menegaskan bahwa keberhasilan Program Perlinsos sangat bergantung pada keakuratan data yang dimiliki pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak menunggu hingga waktu penyaluran bantuan, tetapi segera melakukan pengecekan dan pembaruan data apabila terdapat perubahan.
"Dalam rangka memastikan penyaluran bantuan sosial dan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak, kami mengimbau masyarakat untuk proaktif melakukan pengecekan dan pendaftaran data diri melalui mekanisme resmi yang telah disediakan oleh pemerintah," ujar Wahyudi.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal program bantuan sosial agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari kesalahan data.
"Mari bersama-sama kita wujudkan penyaluran bantuan sosial yang adil, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan," tambahnya.
Pemerintah Kota Padang juga mengimbau masyarakat agar secara berkala memantau status kepesertaan bantuan sosial melalui kanal resmi Kementerian Sosial maupun papan pengumuman yang tersedia di kantor kelurahan masing-masing. Dengan cara tersebut, masyarakat dapat mengetahui perkembangan status usulan maupun hasil verifikasi tanpa harus bergantung pada informasi yang belum tentu benar.
Optimalisasi pendataan Perlinsos di Kecamatan Koto Tangah diharapkan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas perlindungan sosial di Kota Padang. Dengan basis data yang semakin akurat, pemerintah dapat menyalurkan bantuan secara lebih efektif, mengurangi potensi salah sasaran, serta memastikan setiap keluarga yang benar-benar membutuhkan memperoleh haknya secara adil dan tepat waktu.
(Mond)
#Padang #Daerah #Parlinsos
