Mobil Box Berisi BBM Ilegal Terbakar di Kawasan Solok Selatan
D'On, Solok Selatan — Sebuah kecelakaan lalu lintas di Jalan Pinti Kayu Gadang mendadak menyedot perhatian publik. Sebuah mobil box yang diduga kuat mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal jenis solar, terguling hebat sebelum akhirnya dilalap api, diduga akibat rem blong.
Peristiwa itu berlangsung cepat dan dramatis. Kendaraan oleng, kehilangan kendali, lalu terbalik di badan jalan. Dalam hitungan menit, kobaran api membesar, memicu kepanikan warga sekitar yang berhamburan menyaksikan insiden tersebut.
Yang menjadi sorotan, muatan kendaraan diduga bukan barang biasa. Aroma penyelundupan BBM subsidi mencuat kuat di balik peristiwa ini. Hingga kini, belum ada keterangan resmi terkait korban jiwa maupun identitas sopir. Aparat masih melakukan penyelidikan intensif.
Kasus ini seolah membuka kembali luka lama: praktik gelap penyalahgunaan BBM subsidi yang tak kunjung tuntas.
Kuota BBM Sudah Ditetapkan, Tapi Kebocoran Masih Terjadi?
Di tengah insiden tersebut, publik kembali menyoroti kebijakan distribusi energi di Sumatera Barat. BPH Migas telah menetapkan kuota BBM subsidi untuk tahun 2026 melalui surat resmi bernomor T-201/MG.05/BPH/2026 tertanggal 19 Februari 2026.
Total alokasi BBM untuk Sumbar terdiri dari:
- Solar (JBT): 558.488 KL
- Pertalite (JBKP): 704.919 KL
- Minyak Tanah (JBT): 2.144 KL
Kota Padang menjadi wilayah dengan jatah terbesar, yakni Solar 108.950 KL dan Pertalite 156.056 KL sebuah angka yang mencerminkan tingginya aktivitas ekonomi di provinsi Sumatra Barat.
Namun, fakta di lapangan kerap berbicara lain.
Meski kuota telah ditetapkan dengan rinci, antrean panjang di SPBU masih menjadi pemandangan sehari-hari. Lebih parah lagi, dugaan praktik penyelewengan dan distribusi ilegal terus mencuat seperti yang terindikasi dalam kecelakaan di Solok Selatan ini.
Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, sebelumnya telah menegaskan bahwa kuota bukan sekadar angka di atas kertas.
“Ini adalah pedoman operasional untuk memastikan distribusi merata di 19 kabupaten dan kota,” tegasnya.
Ia juga mengakui bahwa penyalahgunaan BBM subsidi masih menjadi persoalan klasik yang belum sepenuhnya terselesaikan.
“Fokus kami jelas, Solar dan Pertalite harus tepat sasaran. Jangan sampai diselewengkan. Kita ingin mengakhiri antrean panjang di SPBU,” ujarnya.
Pertanyaan Besar: Siapa yang Lalai?
Insiden kebakaran mobil box ini kini tak sekadar kecelakaan lalu lintas biasa. Ia berubah menjadi simbol lemahnya pengawasan distribusi BBM subsidi.
Jika benar kendaraan tersebut membawa solar ilegal, maka muncul pertanyaan besar:
- Dari mana BBM itu berasal?
- Bagaimana bisa lolos dari pengawasan?
- Siapa yang bermain di balik distribusi gelap ini?
Publik kini menunggu jawaban tegas dari aparat dan instansi terkait. Sebab jika tidak diusut tuntas, kejadian serupa bukan tidak mungkin akan terus berulang dengan risiko yang jauh lebih besar.
Satu hal yang pasti, ketika BBM subsidi bocor ke jalur ilegal, yang dirugikan bukan hanya negara, tapi juga masyarakat kecil yang seharusnya menjadi penerima utama.
(Mond/Deni)
#BBMIlegal #Peristiwa #Daerah #KabupatenSolokSelatan
