 |
| Keputusan ini diambil dalam rapat internal Komisi XI DPR RI setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Tampak dalam foto, Wakil Menteri Keuangan yang juga Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas Djiwandono bersiap mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di ruang Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). |
D'On, Jakarta — Komisi XI DPR RI resmi menetapkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Penetapan ini dilakukan tanpa satu pun catatan, hasil dari musyawarah mufakat seluruh fraksi di DPR, menyingkirkan dua kandidat lain yang sama-sama memiliki rekam jejak kuat di Bank Indonesia.
Thomas unggul atas Solikin M. Juhro dan Dicky Kartikoyono, dua figur internal BI yang telah lama malang melintang di bidang moneter. Keputusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa DPR menilai kapasitas dan visi kebijakan Thomas layak untuk menduduki posisi strategis di bank sentral.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan, keputusan itu diambil secara bulat dan objektif.
“Semua diputuskan secara musyawarah mufakat. Tidak ada catatan sama sekali. Bahkan, banyak catatan yang masuk justru sangat positif,” ujar Misbakhun di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (26/1/2027).
Minim Pengalaman Moneter, DPR Nilai Thomas Punya Kekuatan Komplementer
Salah satu sorotan publik terhadap Thomas Djiwandono adalah minimnya rekam jejak langsung di sektor kebijakan moneter, mengingat perannya selama ini lebih dikenal di ranah kebijakan fiskal dan perencanaan ekonomi.
Namun DPR memandang hal tersebut bukan sebagai kelemahan, melainkan kekuatan pelengkap dalam sistem kerja Dewan Gubernur BI yang bersifat kolektif kolegial.
“Jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia itu bukan one man show. Ia bekerja dalam forum Dewan Gubernur. Pengalaman di monetary policy bisa diperkuat dengan pengalaman di fiscal policy. Itu justru saling melengkapi,” jelas Misbakhun.
Menurutnya, tantangan ekonomi global yang makin kompleks membutuhkan sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter yang lebih erat. Dalam konteks itu, latar belakang Thomas dinilai relevan dan strategis.
Isu Kekerabatan dengan Presiden Prabowo Mengemuka
Tak bisa dimungkiri, pencalonan Thomas Djiwandono turut diiringi sorotan tajam publik lantaran statusnya sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto. Isu potensi konflik kepentingan dan nepotisme sempat mencuat dan menjadi perhatian dalam proses uji kelayakan.
Namun Komisi XI DPR menilai, kekhawatiran tersebut telah terjawab secara terbuka dalam forum resmi.
“Bahwa fakta Pak Thomas adalah keponakan Presiden, itu iya. Tapi dalam pemaparan dan jawabannya, beliau sangat profesional menjelaskan bagaimana kebijakan diambil melalui mekanisme dan tata kelola yang ketat,” tegas Misbakhun.
Ia menambahkan, sikap profesionalisme justru menjadi penekanan kuat dalam pernyataan penutup Thomas saat fit and proper test.
“Closing statement beliau menegaskan profesionalisme sebagai prinsip utama yang akan dijaga. Dan itu sangat menguatkan keyakinan kami,” lanjutnya.
Dibongkar Gubernur BI: Thomas Diusulkan Langsung oleh Perry Warjiyo
Di sisi lain, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa pencalonan Thomas bukan datang dari jalur politik, melainkan usulan resmi dari Bank Indonesia sendiri.
Dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Perry menyebut dirinya secara langsung mengajukan tiga nama kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Saya sebagai Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 14 Januari 2026 menyampaikan kepada Bapak Presiden rekomendasi tiga calon, yaitu Bapak Thomas Djiwandono, Bapak Dicky Kartikoyono, dan Bapak Solikin M. Juhro,” ujar Perry, Rabu (21/1/2026).
Pernyataan ini sekaligus menepis anggapan bahwa Thomas muncul semata karena faktor kekerabatan, melainkan melalui mekanisme internal BI yang sesuai aturan.
Tantangan Besar Menanti di Bank Sentral
Dengan penetapan ini, Thomas Djiwandono akan masuk ke jantung pengambilan kebijakan moneter nasional di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian mulai dari tekanan inflasi global, volatilitas nilai tukar, hingga dinamika suku bunga internasional.
Ke depan, publik akan menaruh ekspektasi tinggi: mampukah Thomas membuktikan bahwa profesionalisme lebih kuat daripada relasi kekuasaan?
Satu hal yang pasti, pengangkatannya sebagai Deputi Gubernur BI kini bukan lagi soal siapa dia terkait dengan siapa, melainkan apa yang akan ia lakukan untuk stabilitas ekonomi Indonesia.
(L6)
#Nasional #Perbankan #BankIndonesia
