Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
D'On, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar oknum aparat pajak. Dalam operasi senyap yang dilakukan di wilayah Jakarta Utara tersebut, KPK tidak hanya menyita uang ratusan juta rupiah, tetapi juga valuta asing (valas) yang diduga berkaitan dengan praktik suap pengurangan nilai pajak.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya kegiatan OTT tersebut. Ia mengungkapkan bahwa selain uang rupiah dalam jumlah besar, penyidik juga menemukan sejumlah mata uang asing saat melakukan penggeledahan dan penyitaan.
“Sementara ada ratusan juta rupiah dan ada juga valas,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (10/1/2026).
Dugaan Suap Pengurangan Pajak
Fitroh menjelaskan bahwa OTT ini berkaitan dengan dugaan praktik suap yang melibatkan pegawai pajak dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara dan pihak wajib pajak (WP). Suap tersebut diduga diberikan untuk mengurangi nilai kewajiban pajak pihak tertentu.
Meski demikian, KPK masih menahan diri untuk membeberkan detail konstruksi perkara, termasuk pola transaksi, nominal suap, maupun peran masing-masing pihak yang diamankan.
“Beberapa pegawai pajak dan beberapa dari pihak WP,” ungkap Fitroh singkat.
Jumlah Tersangka Masih Dirahasiakan
KPK telah mengamankan sejumlah orang dalam OTT ini. Namun jumlah pasti pihak yang ditangkap belum diungkap ke publik dengan alasan proses pemeriksaan masih berlangsung intensif.
Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, KPK kini memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan apakah ditetapkan sebagai tersangka, dilepaskan, atau dikenakan penahanan lanjutan.
Konfirmasi dari Juru Bicara KPK
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, turut mengonfirmasi pelaksanaan OTT di Jakarta. Ia menyebut kegiatan dilakukan langsung di lapangan oleh tim penindakan.
“Terkonfirmasi, ada kegiatan di lapangan, di wilayah Jakarta,” ujarnya.
Rentetan OTT Sepanjang 2025
OTT ini menambah daftar panjang operasi tangkap tangan KPK terhadap pejabat negara dan penyelenggara pelayanan publik.
Sepanjang tahun 2025, KPK mencatat 11 kali OTT, menjerat sejumlah nama besar, di antaranya:
- Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan
- Abdul Wahid – Gubernur Riau
- Ade Kuswara Kunang – Bupati Bekasi
Operasi terbaru yang menyasar pegawai pajak DJP Jakarta Utara ini kembali menyoroti persoalan integritas aparatur perpajakan, sektor yang menjadi tulang punggung penerimaan negara.
Bayang-bayang Korupsi di Sektor Pajak
Praktik suap pengurangan pajak dinilai sebagai bentuk kejahatan ganda: merugikan negara dan mencederai rasa keadilan masyarakat pembayar pajak yang patuh.
Kasus ini juga menjadi peringatan keras bahwa reformasi birokrasi, khususnya di bidang perpajakan, masih menghadapi tantangan serius berupa:
- penyalahgunaan kewenangan,
- praktik transaksi di bawah meja,
- relasi gelap antara wajib pajak dan oknum aparat.
KPK menegaskan komitmennya untuk terus membongkar praktik mafia pajak, terutama di wilayah strategis seperti Jakarta.
(L6)
#OTTKPK #KPK #DitjenPajak
