Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jumat 30 Januari 2026.
D'On, Solo - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya angkat bicara secara terbuka dan tegas setelah namanya kembali diseret dalam pusaran dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan tahun 2023–2024. Di tengah derasnya sorotan publik dan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jokowi menegaskan satu hal: tidak pernah ada perintah, arahan, ataupun kebijakan darinya yang mengarah pada praktik korupsi.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat ditemui awak media di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jumat (30/1/2026). Dengan nada lugas, Jokowi mengakui bahwa dalam setiap kasus hukum yang menyeret menteri atau pejabat tinggi negara pada masa pemerintahannya, nama presiden hampir selalu ikut dikaitkan.
Menurut Jokowi, hal itu merupakan konsekuensi logis dari sistem pemerintahan presidensial.
“Di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya, karena apa pun program kerja menteri, pasti dari kebijakan presiden, pasti dari arahan presiden, dan juga dari perintah-perintah presiden,” ujar Jokowi.
Namun, Jokowi menekankan adanya garis tegas antara kebijakan negara dan tindakan menyimpang. Ia mengklaim bahwa seluruh arahan dan keputusan strategis yang ia keluarkan selama menjabat tidak pernah dimaksudkan, apalagi mengarah, pada tindak pidana korupsi.
“Tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk (menteri) korupsi. Tidak ada. Meski memang itu kebijakan dari presiden, memang itu arahan dari presiden,” tandasnya.
Pernyataan ini menjadi krusial karena muncul di tengah penyidikan intensif KPK terkait dugaan penyalahgunaan kuota haji tambahan yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi kepada Indonesia. KPK saat ini tengah menelusuri rantai kebijakan, komunikasi politik, hingga pertemuan bilateral tingkat tinggi yang diduga menjadi pintu masuk persoalan hukum tersebut.
Pertemuan Jokowi–MBS Disorot
Sebelumnya, KPK memeriksa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, sebagai saksi pada Jumat (23/1/2026). Pemeriksaan ini menyoroti pertemuan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), yang berlangsung pada Oktober 2023.
Dito, yang ikut mendampingi Jokowi dalam kunjungan resmi tersebut, menegaskan bahwa pertemuan itu merupakan agenda bilateral strategis, bukan pertemuan khusus untuk membahas kuota haji tambahan.
Menurut Dito, pembahasan antara Jokowi dan MBS mencakup berbagai isu penting hubungan kedua negara, sehingga dihadiri oleh sejumlah menteri lintas sektor. Ia menepis anggapan bahwa kuota haji menjadi topik utama dalam pertemuan tersebut.
“Itu pertemuan bilateral. Banyak isu strategis yang dibahas, bukan hanya satu hal,” jelas Dito.
Selain itu, Dito mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut Indonesia secara resmi menyampaikan dukungan terhadap Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. Usai agenda makan siang, MBS juga disebut menawarkan berbagai bentuk kerja sama dan bantuan yang bisa diberikan kepada Indonesia.
“Saya ingat betul, setelah makan siang ada pembahasan dari perdana menteri (Arab Saudi) menawarkan kepada Indonesia apa saja yang bisa dibantu, termasuk pembahasan umum soal peningkatan pelayanan haji,” ungkap Dito.
KPK Masih Mendalami
Meski berbagai klarifikasi telah disampaikan, KPK belum menutup penyelidikan. Lembaga antirasuah itu masih mendalami alur kebijakan, komunikasi antarpejabat, serta proses distribusi kuota haji tambahan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum dan siapa saja pihak yang harus bertanggung jawab.
Kasus ini bukan hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga sensitivitas publik terhadap pengelolaan ibadah haji, yang selama ini dianggap sebagai urusan sakral dan sangat krusial bagi jutaan umat Islam Indonesia.
Pernyataan Jokowi menjadi penegasan posisi politik sekaligus pembelaan moral di tengah badai tudingan. Namun, seperti banyak kasus besar sebelumnya, jawaban akhir tetap berada di tangan penegak hukum.
(B1)
#Nasional #Jokowi #Korupsi #KorupsiKuotaHaji
