Hadapi Pemangkasan Rp459 Miliar TKD, Pemko Padang Tunda RAPBD 2026: Semua Sektor Kena Dampak

D'On, Padang – Pemerintah Kota Padang tengah dihadapkan pada situasi fiskal yang cukup menegangkan. Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat membuat alokasi anggaran 2026 Kota Padang harus dipangkas besar-besaran. Angka penurunan yang mencapai Rp459 miliar atau sekitar 24,8 persen dari tahun sebelumnya, jelas bukan persoalan kecil.

Situasi ini dibahas serius dalam rapat rasionalisasi anggaran yang dipimpin Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (29/9/2025). Seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga camat se-Kota Padang hadir, menunggu kepastian bagaimana anggaran 2026 akan disesuaikan.

Dana Terpangkas: DAU dan Gaji PPPK Jadi Korban Terbesar

Dalam penjelasannya, Maigus Nasir mengungkapkan bahwa dua komponen utama yang paling banyak terkena imbas adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana khusus gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

• DAU dipangkas Rp328 miliar lebih
• Dana gaji PPPK berkurang Rp115 miliar

“Secara total, kita kehilangan lebih kurang Rp400 miliar. Dana ini sebelumnya menopang belanja pegawai, biaya operasional, hingga pembangunan. Dengan pemangkasan ini, otomatis kita harus merombak seluruh struktur anggaran,” ujar Maigus.

Efek Domino: Dari Pegawai, OPD, hingga DPRD

Dampak pemotongan anggaran ini tidak hanya berhenti di level teknis, melainkan langsung menyentuh berbagai aspek:

• Belanja rutin pegawai terancam menurun, termasuk tunjangan.
• Anggaran operasional OPD ikut dirasionalisasi, yang berpotensi memperlambat program-program kerja.
• Pos anggaran DPRD Kota Padang pun ikut terkena imbasnya.

Maigus menegaskan, penyesuaian harus dilakukan cepat. Bahkan, penyampaian nota RAPBD 2026 ke DPRD Kota Padang yang semestinya dijadwalkan segera, harus ditunda paling lambat dua minggu ke depan.

Potret Anggaran: Dari Rp1,8 Triliun Menjadi Rp1,39 Triliun

Menurut data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, alokasi TKD Kota Padang pada 2025 masih berada di angka Rp1,852 triliun. Namun pada 2026, angkanya diproyeksikan anjlok menjadi hanya Rp1,393 triliun.

Jika dilihat dalam skala nasional, pengetatan fiskal ini juga tidak main-main. Dalam RAPBN 2026, total TKD hanya Rp650 triliun, jauh menurun dibandingkan proyeksi 2025 yang mencapai Rp864,1 triliun.

Artinya, bukan hanya Kota Padang yang harus “mengencangkan ikat pinggang”, tapi hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia menghadapi kenyataan serupa.

Langkah Rasionalisasi: Pelayanan Publik Tetap Jadi Prioritas

Meski situasi fiskal terhimpit, Maigus menegaskan Pemko Padang akan tetap menjaga agar pelayanan publik tidak dikorbankan.

“Rasionalisasi ini akan kita lakukan dengan hati-hati. Meski dana berkurang, pembangunan harus tetap berjalan, dan masyarakat tetap merasakan manfaat dari program pemerintah,” tegasnya.

Pernyataan ini menjadi kunci, sebab masyarakat tentu khawatir pemangkasan dana akan berdampak pada layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kebutuhan mendasar lainnya.

Tantangan Ke Depan: Efisiensi atau Pengorbanan?

Situasi ini menempatkan Pemko Padang pada dilema besar: bagaimana menyeimbangkan keterbatasan dana dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat?

• Apakah efisiensi internal akan cukup menutup celah anggaran?
• Apakah pembangunan fisik harus dikorbankan demi menjaga belanja pegawai dan layanan dasar?
• Atau justru Pemko akan mencari alternatif pembiayaan, misalnya melalui investasi atau pinjaman daerah?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Kota Padang di tahun politik anggaran 2026.

Pemangkasan TKD 2026 sebesar Rp459 miliar membuat Pemko Padang harus bekerja ekstra keras. Tidak hanya sekadar memangkas, tetapi juga mencari strategi agar setiap rupiah anggaran yang tersisa benar-benar tepat sasaran.

Dengan jadwal RAPBD yang ditunda, publik kini menunggu bagaimana keputusan final Pemko Padang. Masyarakat berharap, di tengah keterbatasan fiskal, kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama.

(Mond)