Rekrutmen CPNS 2026 Bakal Lebih Selektif, Nasib Kenaikan Gaji PNS Masih Tanda Tanya

Sekjen Kemensos Kemensos Robben Rico membuka masa orientasi kerja dan menerima Surat Keputusan (SK) CPNS pada Rabu (4/6/2024), di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta. Foto: Kemensos RI

D'On, Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) atau CPNS pada tahun 2026 tidak akan dilakukan secara massal seperti di tahun-tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan, penerimaan ASN mendatang akan mengacu pada prinsip zero growth bahkan minus growth, menandakan formasi akan lebih ketat dan selektif.

Rekrutmen ASN 2026: Menghitung yang Pensiun

Sri Mulyani menjelaskan, formasi ASN 2026 akan sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan riil birokrasi, serta mempertimbangkan jumlah pegawai yang pensiun setiap tahunnya.

• Zero growth: jumlah rekrutmen sama dengan jumlah pegawai yang berhenti atau pensiun.
• Minus growth: jumlah pegawai yang direkrut lebih sedikit daripada jumlah pegawai yang berhenti.

Dengan kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap ASN yang direkrut benar-benar dibutuhkan, bukan sekadar menambah jumlah birokrat. “Menghitung kebutuhan ASN tahun 2026 dengan memperhitungkan formasi pegawai yang dibutuhkan dan jumlah ASN yang pensiun, serta berpedoman pada kebijakan zero atau minus growth,” tulis Sri Mulyani dalam Buku Nota Keuangan II Tahun 2026 yang dipublikasikan pada Senin (18/8).

Langkah ini juga selaras dengan strategi efisiensi birokrasi yang tengah dijalankan pemerintah, di mana digitalisasi dan reformasi birokrasi dianggap dapat menggantikan kebutuhan tenaga kerja manual di beberapa sektor.

Anggaran Belanja Pegawai Capai Rp 356,9 Triliun

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah mengalokasikan belanja pegawai kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 356.998,8 miliar. Anggaran tersebut mencakup gaji pokok, tunjangan, serta insentif kinerja, yang akan disesuaikan dengan capaian reformasi birokrasi di masing-masing instansi.

Sri Mulyani menegaskan, belanja pegawai bukan sekadar beban pengeluaran, tetapi juga instrumen strategis dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. “Belanja pegawai merupakan instrumen penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien,” tulisnya.

Pemerintah berharap alokasi ini dapat mempercepat transformasi birokrasi menuju sistem yang lebih ramping, adaptif, dan berbasis digital.

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Masih Gelap

Di tengah pembahasan soal rekrutmen ASN yang lebih selektif, muncul pertanyaan besar mengenai kemungkinan kenaikan gaji PNS pada 2026. Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda bahwa kebijakan tersebut akan masuk ke dalam agenda pemerintah.

Sri Mulyani menuturkan, kebijakan gaji ASN akan sangat bergantung pada ruang fiskal (fiscal space) tahun 2026. Prioritas utama APBN, kata dia, masih diarahkan pada program-program nasional yang dianggap mendesak, sehingga ruang untuk menambah beban belanja pegawai perlu dihitung dengan hati-hati.

“Untuk kebijakan PNS, formasi nanti koordinasi dengan MenPANRB. Tahun ini sudah ada penerimaan, kami tergantung kebutuhan K/L dan Pemda. Untuk gaji, kita juga akan melihat fiscal space 2026 yang mayoritas diisi program-program prioritas nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi secara lugas menegaskan bahwa absennya topik kenaikan gaji ASN dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di DPR RI pada 15 Agustus lalu dapat diartikan sebagai sinyal kuat bahwa agenda tersebut memang tidak termasuk dalam rencana pemerintah.
“Berarti yang tidak disampaikan di situ (pidato), ya enggak ada,” kata Prasetyo.

Seleksi ASN 2026: Hanya untuk yang Benar-Benar Dibutuhkan

Dengan formasi yang semakin terbatas, kompetisi CPNS 2026 dipastikan akan semakin ketat. Posisi yang dibuka kemungkinan besar akan difokuskan pada bidang yang benar-benar krusial, seperti tenaga kesehatan, pendidikan, teknologi informasi, serta bidang strategis yang mendukung transformasi digital dan pelayanan publik.

Pemerintah menegaskan bahwa arah rekrutmen ke depan bukan lagi sekadar memenuhi jumlah, tetapi menekankan kualitas serta kemampuan adaptasi ASN terhadap tantangan birokrasi modern.

Rekrutmen ASN 2026 akan menjadi momentum penting bagi transformasi birokrasi Indonesia. Seleksi yang lebih ketat, penerapan prinsip zero dan minus growth, serta dorongan digitalisasi akan menjadi kunci dalam menciptakan aparatur sipil negara yang lebih profesional, ramping, dan efisien.

Namun, di sisi lain, ketiadaan rencana kenaikan gaji PNS pada tahun 2026 menjadi catatan penting. Hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga motivasi aparatur negara di tengah tuntutan reformasi birokrasi yang semakin tinggi.

(K)

#RekrutmenCPNS2026 #Nasional