KUA-PPAS APBD Kota Padang 2026 Disepakati, PAD Ditargetkan Rp1,126 Triliun
KUA-PPAS Disepakati, PAD Kota Padang Disepakati Rp 1.126 Triliun (Dok: Diskominfo Padang)
D'On, Padang – Kota Padang kembali memasuki fase penting dalam siklus pembangunan daerahnya. Jumat (15/8/2025), Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama DPRD Kota Padang resmi menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan itu menjadi pijakan awal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang 2026.
Momen bersejarah ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Wakil Wali Kota Padang, Buya Maigus Nasir, dan Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, disaksikan para wakil ketua DPRD, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan BUMN dan BUMD, serta pejabat kunci lainnya di Ruang Sidang Utama DPRD Padang.
Langkah Awal Menuju APBD 2026
Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Muharlion, dimulai dengan penyampaian laporan dari Badan Anggaran (Banggar). Setelah itu, fraksi-fraksi menyampaikan pandangan akhir mereka, sebelum keputusan resmi DPRD dibacakan.
Muharlion menekankan bahwa KUA-PPAS bukanlah angka final, melainkan "pagu indikatif" yang masih akan mengalami pembahasan lebih rinci saat masuk tahap penyusunan RAPBD 2026. Namun, ia berharap seluruh proses bisa berjalan sesuai jadwal sehingga APBD Kota Padang Tahun 2026 dapat disahkan tepat waktu tanpa keterlambatan.
Pendapatan Daerah: Fokus pada PAD
Dalam paparannya, Wakil Wali Kota Maigus Nasir menyebut bahwa total pendapatan daerah Kota Padang tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp3,003 triliun. Angka ini bersumber dari:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,126 triliun
- Pendapatan transfer sebesar Rp1,877 triliun
Jika dibandingkan dengan APBD induk 2025, angka pendapatan ini naik Rp177,82 miliar. Peningkatan tersebut diharapkan bisa menandai arah positif kemandirian fiskal Kota Padang, terutama melalui optimalisasi PAD.
Belanja Daerah: Lebih dari Rp3,3 Triliun
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,319 triliun, dengan rincian:
- Belanja operasi: Rp2,882 triliun
- Belanja modal: Rp429 miliar
- Belanja tidak terduga: Rp7,34 miliar
Dengan komposisi tersebut, Pemko Padang menekankan perlunya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, sehingga setiap rupiah benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.
Pendekatan Teknokratik dalam Perencanaan
Wakil Wali Kota Maigus Nasir menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2026 dilakukan dengan pendekatan teknokratik. Artinya, setiap program dan alokasi anggaran dirancang berbasis data, analisis, dan kebutuhan riil masyarakat.
“Pendekatan teknokratik ini penting agar belanja daerah tidak sekadar seremonial, tapi betul-betul memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan warga,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh kebijakan anggaran 2026 akan mengacu pada visi ‘Kejayaan Kota Padang’ serta sembilan Program Unggulan (Progul) yang tertuang dalam RPJMD Kota Padang 2025–2029. Program unggulan tersebut mencakup peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, penataan kota, hingga penguatan sektor ekonomi kerakyatan.
Komitmen Pembangunan Berkelanjutan
Buya Maigus Nasir juga menegaskan bahwa dirinya bersama Wali Kota Padang, Fadly Amran, memiliki komitmen kuat dalam memastikan setiap rupiah APBD 2026 diarahkan untuk pembangunan yang terarah, berkelanjutan, dan merata.
“APBD bukan sekadar dokumen angka, tetapi instrumen penting dalam mewujudkan janji politik dan aspirasi masyarakat. Kami ingin memastikan pembangunan Kota Padang tidak hanya terlihat secara fisik, tapi juga dirasakan manfaatnya hingga ke tingkat keluarga,” katanya.
Tantangan dan Harapan
Meski optimisme terlihat jelas dalam rencana keuangan ini, tantangan tetap mengintai. Ketergantungan pada pendapatan transfer masih tinggi, sementara target PAD Rp1,126 triliun memerlukan strategi ekstra dalam optimalisasi pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset.
Di sisi lain, dengan proyeksi belanja yang lebih tinggi dari pendapatan, Pemko Padang juga harus memastikan pembiayaan daerah dikelola secara bijak agar tidak menimbulkan defisit yang membebani.
Namun demikian, dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, serta partisipasi masyarakat, APBD 2026 diharapkan bisa menjadi motor penggerak pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga Kota Padang.
(Mond)
#PAD #Padang
