Menanti Ketegasan Mahyeldi di Sengkarut Proyek Ruas Jalan Nipah-Teluk Bayur

D'On, Padang (Sumbar),- Tidaklah Mudah memimpin Sumatera Barat, karena setiap pemimpin harus memiliki tindakan yang tegas dalam mengambil keputusan apalagi menyangkut proyek yang menggunakan uang rakyat, ucap Mahdiyal Hasan aktivis Anti korupsi dan juga seorang praktisi hukum.

Pernyataan Ini disampaikan Mahdiyal Hasan saat melakukan tinjauan ke lapangan pekerjaan pembangunan jalan provinsi yang dikerjakan PT. Sarana Mitra Saudara di ruas teluk bayur - nipah - purus yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nomor kontrak 620/04/KTR-BM/2021 dengan nilai kontrak sebesar 8.026.585.162.34, tertanggal 5 Mei 2021 Minggu (5/9).


Menurutnya, pertaruhan kepemimpinan Mahyeldi sebagai Gubermur Sumatera Barat mulai di uji pada Dana Alokasi Khusus (DAK) pada pekerjaan ruas teluk bayur - nipah - purus. Sebagaimana terlihat, pihak rekanan dari PT. SMS dengan sengaja memanfaatkan material yang diduga ilegal. 

Pertanyaannya, sejauh mana Mahyeldi memenej persoalan ini, dan apa sikap dan sanksi yang akan diambil, jika saja disinyalir ada permainan mata antara pejabat PUPR bersama rekanan, ucap Mahdiyal kepada awak media pada Minggu (5/9/2021) lalu.

Melihat apa yang ada dilapangan, Mahdiyal pun menyayangkan, hanya untuk meraup untung yang sebesar-besarnya, pihak rekanan diduga, dengan sengaja melanggar peraturan, melalui pemanfaatann mateŕial batu ilegal (tanpa izin quary) yang diperolehnya, dari hasil galian tebing bukit. Ironis memang, timpal Mahdiyal.

Pada beberapa waktu lalu, Toni selaku perwakilan dari pihak rekanan saat dikonfirmasimengakui, bahwa pihaknya memang mempergunakan batu hasil galian dari tebing bukit, dengan alibi biaya pembuangan tidak ada. 

Dan apabila dipaksakan untuk dibuang ke jurang, tentu akan berdampak juga terhadap lingkungan.

PPK dinas PU Sumbar Tomi saat ditemui lapangan pun mengakui, bahwa  penggunaan material batu tersebut memang terlihat dimanfaatkan pihak rekanan untuk hamparan jalan dan pasangan saluran. 

Terkait dengan hal itu, kita telah mengingatkan dan menegurnya dengan catatan, material yang terpasang  tersebut tidak akan dibayarkan.

Ironisnya, saat dipertanyakan apakah ada surat adendum?. Tomi  menjawab bahwa sedang dipersiapkan.

Sementara, kepala Dinas PU Sumbar saat dikonfirmasi Fathol yang dikonfirmasi  enggan memberi keterangan dan seolah lepas tangan ke bawahan.


Ia pun dengan singkat hanya menjawab, "terkait teknis, baiknya langsung ke PPK saja".

Anggota komisi IV DPRD Sumbar Mario Syahjohan saat dimintai tanggapanya menegaskan pihak terkait, jangan main-main dengan uang rakyat, kami akan terus awasi semua kegiatan, baik yang memakai APBD maupun APBN.

Hal senada juga diutarakan Wakil Sekretaris DPD Projo Sumbar, Surya Sutan Sari Alam, ia meminta agar alokasi proyek yang menggunakan DAK ini harus diperhatikan agar tidak terjadi kerugian negara yang diambil dari pajak warga negara.

"Kami mengutuk tindakan yang merugikan negara, apalagi dana ini bersumber dari pajak masyarakat, hendaknya Gubernur berani bertindak tegas menegur bawahannya yang diduga bermain di proyek ini," ulas Surya.

Mewakili Ketua DPD Projo Sumbar, Muhammad Husni Nahar, Surya menambahkan bahwa DPD Projo Sumbar Komitmen mendukung program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah secara bersih dan transparan, ungkapnya.

"DPD Projo siap menyurati pihak terkait jika memang terjadi dugaan penyimpangan dalam proyek Nipah-Teluk Bayur ini, sejatinya Projo Sumbar Komitmen memantau setiap program pembangunan, sesuai arahan Dewan Pembina Projo Presiden Jokowi saat Rakernas tahun 2019 Silam," pungkasnya

Hingga berita ini tayang, tim masih mengumpulkan data dan konfirmasi pada pihak terkait. 


(tim)


Powered by Blogger.