Suara Mahasiswa yang Mengguncang Kerajaan, Percikan Revolusi di Thailand


D'On, Thailand,- Di sebuah panggung di salah satu kampus terbaik di Thailand, seorang perempuan muda berambut panjang berkacamata melangkah maju mendekati mikrofon. Dia membacakan rangkaian 10 manifesto di depan kerumunan mahasiswa yang bersorak.

Tuntutannya luar biasa: dia ingin kerajaan yang selama ini terlibat dalam dinamika berbagai institusi negara yang diongkosi pajak publik tetap menjauh dari dunia politik dan tidak mengendalikan angkatan bersenjata.

Di Thailand sebelumnya tak pernah ada setitik revolusi.

Orang Thailand sejak lahir diajarkan, kerajaan adalah tiang utama yang mengikat seluruh negeri, institusi yang menjadi karakter bangsa.

Dikutip dari BBC, Jumat (14/8), dalam setiap konstitusi Thailand yang baru disusun--ada 19 kali perubahan seiring belasan kali kudeta militer--selalu dinyatakan, di posisi tertinggi ada "Raja yang harus disembah" dan "Tidak seorang pun sepatutnya menuduh atau menentang Raja."

Pernyataan itu didukung oleh pasal 112 hukum pidana yang menyebut, siapa pun yang mengkritik anggota keluarga kerajaan akan diadili secara rahasia dan dipenjara dalam waktu lama.

Belum lama ini pengkritik kerajaan yang melarikan diri ke sejumlah negara tetangga diculik dan dibunuh. Orang Thailand diajarkan untuk menghormati, memuja dan mencintai kerajaan, tapi juga merasa ketakutan jika harus membahasnya.

Dalang?

Isu yang disebutkan dalam manifesto di Universitas Thammasat Senin kemarin itu, di masa lalu sudah sering dibahas secara terbuka oleh orang Thailand yang tinggal di pengasingan di luar negeri, jauh dari Thailand. Atau bahkan isu itu juga pernah dibahas diam-diam di rumah-rumah warga.
Manifesto Kampus Thammasat sontak membuat geger.

Mahasiswa dianggap melewati batas atau bertindak berlebihan, bahkan oleh mereka yang sebetulnya mendukung reformasi negeri.

Senator yang sebelumnya dipilih oleh junta militer dan sekaligus tokoh politik pemerintahan yang tadinya pemimpin militer hingga kemudian menjadi Perdana Menteri, Prayuth Chan-ocha, menyerukan tindakan hukum terhadap para pentolan mahasiswa. Dia ingin dilakukan penyelidikan tentang bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu bisa menggelar demo dan siapa "dalang" di balik kejadian ini yang memicu mahasiswa berani mengungkapkan tuntutannya.

Panglima militer Jenderal Apirat Kongsompong mengatakan para pendemo itu dipengaruhi oleh "kebencian kepada negeri", istilah yang sering disebut di masa lalu oleh para ultra-nasionalis Thailand terhadap para musuh negara. Jenderal Apirat bahkan mengatakan istilah itu sebagai penyakit yang jauh lebih mengerikan ketimbang Covid-19.

Parahnya, para pendukung kerajaan garis keras mengingatkan kembali soal insiden Oktober 1976, ketika polisi dan kelompok kanan melepaskan tembakan ke arah para pemuda aliran kiri di dalam kampus Thammasat. Peristiwa itu menewaskan sejumlah mahasiswa. Mereka juga disiksa dan dipukuli.

Peristiwa brutal itu dipicu sebuah rumor samar oleh sejumlah mahasiswa terhadap Pangeran Vajiralongkorn, putera mahkota saat itu dan Raja Thailand saat ini.
Para veteran dan aktivis 1976 tidak percaya peristiwa lama itu bisa terjadi lagi.

Mantan menteri Chaturon Chaiseng yang menjadi salah satu aktivis mahasiswa yang bersembunyi bersama para pemberontak komunis lainnya setelah pembantaian 1976, mengatakan kekerasan serupa akan sangat berisiko jika terjadi hari ini.

Ada banyak kekecewaan terhadap pemerintahan Thailand saat ini, kata dia, dan hal itu dibagikan oleh mahasiswa kepada masyarakat Thailand.
Peristiwa demo saat ini terjadi di saat gelombang kabar buruk menerpa pemerintahan Thailand.

Meski dianggap berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 dengan tanpa ada kasus penularan lokal selama beberapa bulan, jatuhnya pariwisata menjadi pukulan telak bagi ekonomi Thailand, negara yang tingkat kesenjangan si kaya dan si miskinnya cukup besar di dunia.

Keputusan pemerintah yang membubarkan salah satu partai politik dinamis yang menarik minat banyak para pemilih muda, membuat rakyat Thailand merasa sistem politik yang didominasi militer telah mengabaikan suara mereka.

Kondisi ini diperburuk dengan peristiwa penculikan dan pembunuhan aktivis di Kamboja, pembebasan tuntutan terhadap salah satu anggota keluarga kaya di Thailand karena kasus pembunuhan polisi delapan tahun lalu.

Dan yang terparah, sejak pandemi Covid-19, raja Vajiralongkorn menghabiskan waktunya tinggal di sebuah hotel mewah di Jerman hingga memicu tagar #buatapakitabutuhraja? yang disebar lebih dari satu juta kali di Twitter.

Pemerintah yang masih konservatif, militer dan para pendukung kerajaan, tampaknya belum yakin bagaimana menangani suara dari generasi muda ini.

"Jin sudah keluar dari botol," kata Profesor Thingchai Winichakul, sejarawan di Universitas Wisconsin dan penyintas pembantaian 1976.

"Masyarakat tidak akan berhenti. Perubahan tidak akan berhenti. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga agar perubahan itu bisa terjadi dengan seminimal mungkin pertumpahan darah." 

(mdk/bbc/mond)

No comments

Powered by Blogger.