Breaking News

Kim Jong Un Perintahkan Anjing Peliharaan Disita dan Diserahkan ke Restoran


D'On, Korea Utara,- Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un kembali menjadi sorotan beberapa hari terakhir.

Semua bermula dari perintahnya untuk menyita anjing peliharaan milik warga Korut.

Anjing tersebut kemudian diserahkan ke restoran untuk dimasak.

Langkah Kim itu diyakini bertujuan untuk meredam ketidakpuasan publik di tengah situasi ekonomi yang semakin kolaps.
Termasuk soal masalah kekurangan pangan.

Anjing peliharaan diilaporkan hanya dimiliki oleh orang kaya maupun pejabat berpengaruh Korea Utara di ibu kota Pyongyang.

Pihak Korut menganggap anjing sebagai "simbol kemerosotan yang dibawa duniat Barat",.

Di mana warga lainnya hanya memelihara babi atau pun hewan ternak lainnya.
Bulan Juli 2020 kemarin, Kim Jong Un mengeluarkan larangan kepemilikan hewan peliharaan.

Ia menyebut hal tersebut sebagai "tren dari ideologi burjois".

Sumber kepada harian Korea Selatan Chosun Ilbo mengungkapkan, aparat Korut memaksa warga yang kedapatan mempunyai anjing untuk menyerahkannya.

Atau jika mereka menolak, pihak keamanan akan menyitanya di mana ada sebagian yang dijual ke kebun binatang milik negara.

Ada juga yang dilaporkan diserahkan ke restoran khusus daging anjing.
Sehingga canine itu bisa diolah, dilansir Sky News Senin (17/8/2020).

Masakan berbahan daging anjing cenderung populer di China dan Semenanjung Korea.

Meski konsumsinya kini dilarang di Korea Selatan.

Sumber tersebut menerangkan, para pemilik jelas hanya bisa mengutuk Kim Jong Un dari belakang, tanpa bisa melakukan apa pun.

"Orang biasa beternak babi di beranda mereka."

"Namun orang kaya memelihara anjing, yang jelas memicu kebencian," papar sumber itu.

Praktik memelihara hewan seperti anjing mulai melunak ketika Korut menjadi tuan rumah Festival Anak Muda dan Pelajar Dunia pada 1989.

Setelah berdasarkan laporan Chosun Ilbo, orang-orang berpengaruh di Pyongyang mulai menggalakkan tren itu sebagai simbol status mereka.

Langkah yang dikeluarkan Kim Jong Un tersebut dipuji pemerintah sebagai upaya untuk melindungi negara dari "nilai Barat yang merosot".

(TribunNewsmaker/ *)