Kalah di Dewan Keamanan PBB, Trump Ancam Aktifkan Sanksi PBB ke Iran dengan Snapback
D'On, Amerika Serikat,- Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Jumat (14/8/2020) kalah di Dewan Keamanan PBB dalam resolusi perpanjangan embargo senjata ke Iran.
Kekalahan ini lantaran hanya dua dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB yang mendukung resolusi dari "Negeri Paman Sam" tersebut.
Dilansir AFP, semua sekutu Washington di Eropa abstain, Rusia dan China menentangnya, dan Iran mengejek AS karena memenangkan dukungan hanya dari satu negara lain, yakni Republik Dominika.
Para pakar memperingatkan, jika Trump melakukan snapback itu dapat menjerumuskan Dewan Keamanan PBB ke dalam salah satu krisis diplomatik terburuk yang pernah ada.
Sekutu Eropa merasa skeptis tentang apakah Washington dapat memberlakukan sanksi, dan mengatakan upaya tersebut dalam mendelegitimasi Dewan Keamanan.
Embargo senjata konvesional Iran akan berakhir pada 18 Oktober mendatang.
Namun, seolah tak habis akal, Trump pada Sabtu (15/8/2020) mengatakan, akan berusaha mengaktifkan lagi sanksi PBB ke Iran. Dalam upayanya ini Trump juga menyebut AS akan melakukan "snapback".
"Kami akan melakukan `snapback`," katanya. Ia merujuk pada argumen yang masih diperdebatkan, bahwa AS masih merupakan anggota perjanjian nuklir Iran 2015 meski Trump telah menarik diri.
Dengan alasan itu pula AS berpendapat masih bisa memaksa diberlakukannya kembali sanksi-sanksi ke Iran, apabila negara tersebut dinilai melanggar berbagai persyaratan.
Dilansir dari VOA Indonesia Minggu (16/8/2020), Trump berkata AS akan mulai bertindak pekan depan.
Dalam konferensi pers di lapangan golf pribadinya di Bedminster, New Jersey, Presiden ke-45 AS itu juga berkata "kemungkinan tidak akan" berpartisipasi dalam KTT 5+1 dengan Iran, seperti yang diusulkan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Sebelumnya pada Jumat (14/8/2020) Putin menyerukan diadakannya KTT online bagi para pemimpin lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB plus Jerman dan Iran, mengenai kemungkinan perpanjangan embargo senjata ke Teheran.
Namun Trump menolak menghadiri KTT online itu.
"Mungkin tidak, kita akan tunggu sampai selesai pemilu," ujarnya dikutip dari VOA Indonesia.
(VOA Indonesia)
