Menang Hasil Referendum, Putih akan Pimpin Rusia Hingga Tahun 2036


D'On, Rusia,- Vladimir Putin resmi menjadi Presiden yang paling lama dalam sejarah memimpin Rusia. Ia tercatat akan memimpin Rusia hingga tahun 2026. Artinya, ia telah berkuasa sebagai orang nomor satu di Negeri Tirai Besi itu selama 36 tahun. 

Itu semua terjadi lantaran ia memenangkan referendum yang mengubah konstitusi. Di dalam referendum itu, Putin meminta kepada rakyat Rusia apakah membolehkan ia maju kembali sebagai presiden hingga dua periode lagi ketika masa jabatannya habis pada 2024 mendatang. Padahal, mantan anggota badan intelijen Rusia, KGB itu sudah jadi presiden selama 20 tahun. 

Dilansir dari stasiun berita CNN, referendum digelar pada (1/7/2020) lalu selama lima hari. Semula, referendum akan digelar pada (22/4/2020) lalu. Tetapi, karena dilakukan karantina akibat pandemik COVID-19, maka aktivitas itu pun ditunda. 

Ide digelarnya referendum itu sudah disampaikan oleh Presiden Putin sejak Januari lalu. Ia menggagas agar ada beberapa hal di dalam konstitusi yang diamandemen. Salah satu poin yang diubah yaitu masa jabatan presiden diperpanjang hingga dua kali. 

Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Pusat Rusia (CEC), dari 50 persen data yang sudah diproses, sebanyak 76,24 persen rakyat yang menggunakan hak pilihnya mendukung amandemen itu. 

Mengapa rakyat Rusia membolehkan Putin kembali memimpin lagi untuk 12 tahun mendatang? Sementara, masa jabatan saat ini pun baru akan habis pada 2024. 

1. Hasil penghitungan referendum tidak dilakukan secara transparan

Dilansir dari stasiun berita CNN, posisi Putin sebagai pejabat incumbent benar-benar memberinya keuntungan. Komisi Pemilihan Pusat Rusia (CEC) mengunggah hasil penghitungan awal suara dalam referendum itu ke akun Twitter pada (1/7/2020). Namun, mereka tidak mencantumkan keterangan di mana suara dihitung dan ada berapa TPS. 

Sementara, selain hari referendum pada (1/7/2020) lalu, Pemerintah Rusia sudah membuka pemungutan suara satu pekan sebelumnya. Pemerintah beralasan hal itu dilakukan sebagai bentuk kebijakan jaga jarak. Namun, sebagian pihak mengkritik pemerintah sengaja telah membuat rencana agar hasilnya menguntungkan bagi Putin. 

Selain itu, Pemerintah Rusia menyatakan tanggal (1/7/2020) lalu sebagai hari libur nasional. Akibatnya, mendorong lebih banyak warga untuk menggunakan hak suaranya. 

Ketua CEC, Ella Pamfilova membantah telah terjadi kecurangan dalam proses penghitungan. Bahkan, ia mengklaim selama proses pemungutan suara tidak ditemukan pelanggaran serius. Sebab, bila ada, pasti CEC akan turun. 

Hasil awal referendum ini mengingatkan kembali pada Pilpres 2018 lalu. Dua tahun lalu, Putin berhasil menang dengan hasil suara rakyat mayoritas. 

Sebagai pejabat yang tengah berkuasa, Putin jelas diuntungkan untuk bisa mengagagas amendemen konstitusi. Apalagi media diberi ruang yang kecil untuk mendebatkan proses amandemen tersebut. 

2. Figur oposisi Rusia mengkritik hasil penghitungan satu arah yang rentan dicurangi

Salah satu figur oposisi yang ternama di Rusia, Alexey Navalny, sejak awal menolak hasil resmi penghitungan referendum. Bahkan, Navalny menyebut hasil penghitungan itu palsu dan sebuah kebohongan besar. 

"Saat ini, ada begitu banyak orang yang frustasi dan bingung dengan hasil akhir referendum. Saya menggunakan hak suara dan memilih 'tidak', ada begitu banyak orang juga memilih 'tidak'. Tetapi, hasilnya menunjukkan mayoritas 'setuju' (amandemen konstitusi). Hal ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan pendapat warga Rusia," ungkap Navalny. 

Ia menuding Putin sejak awal sudah tahu bila proses referendum digelar sesuai aturan, maka ia akan kalah. 

"Ia baru akan menang bila dicurangi," ujarnya lagi. 

Organisasi independen di Rusia juga meragukan hasil resmi referendum karena digelar tanpa aturan yang jelas. 

3. Putin keluarkan perintah eksekutif untuk mengamandemen konstitusi Rusia

Kendati mendapat kritik bertubi-tubi, Putin seolah tidak peduli. Pada (3/7/2020) lalu ia menandatangani perintah eksekutif. Isinya mengamandemen konstitusi Rusia yang mengizinkan dirinya berkuasa hingga tahun 2036. 

Presiden yang kini sudah berusia 67 tahun itu menulis di dalam dokumen tersebut, perintah eksekutif mulai berlaku pada (4/7/2020). 

Di bawah konstitusi baru, Putin menekankan pentingnya UU Rusia ketimbang UU Internasional. Hal lain yang tertulis di dalam perintah eksekutif itu yakni melarang digelarnya pernikahan sesama jenis. Ia mengatakan 'iman kepada Tuhan adalah nilai inti' di dalam masyarakat Rusia. 

(IDN/CNN/mond)

No comments

Powered by Blogger.