Jadi Pembahas Utama FGD Bersama Lemhannas RI, Mahyeldi: Menjaga Keamanan Negara Tugas Kita Semua

D'On, Padang,- Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah didapuk menjadi salah satu Pembahas Utama dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi kelompok terarah yang digelar oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar.

FGD yang digelar di Ruang Rapat Rumah Dinas Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (3/3/2020) itu, mengangkat tema "Pengintegrasian Fungsi Keamanan Dalam Satu Kebijakan Nasional".

Hadir langsung dalam kesempatan itu Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Reni Mayerni, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Kapolda Sumbar Irjenpol Toni Harmanto.

Selain itu juga hadir sejumlah petinggi Lemhannas RI, para narasumber, para tenaga ahli pengkaji, para tenaga profesional dan Tim Penulis Kajian Bidang Hankam Lemhannas RI disertai pimpinan OPD terkait di Pemprov Sumbar dan unsur terkait lainnya. Diskusi itu pun dimoderatori oleh Brigjen TNI Nisan Setiadi selaku Taji Madya Bidang Hankam Lemhannas RI.

Wali Kota Mahyeldi mengatakan, terkait menghadirkan dan menciptakan keamanan dan kestabilan daerah merupakan tugas semua warga negara dari tingkat bawah hingga tertinggi, sehingga bagaimana daerah tersebut senantiasa aman dan terjauh dari hal-hal yang akan mengganggu keamanan.

"Maka dari itulah pada hari ini Lemhannas RI sedang merancang agenda-agenda dan peraturan-peraturan untuk itu yang didiskusikan pada kita di daerah kali ini," sebut wako.

Dalam kesempatan itu Wali Kota Padang tersebut memberikan masukan-masukan sekaitan keberadaan dan fungsi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang perlu penguatan. Hal itu mengingat kepala daerah selalu perwakilan Pusat di daerah, tentu harus diperjelas kewenangannya begitu juga dukungan anggaran untuk itu.

"Karena memang, dalam banyak kesempatan bapak Presiden RI memberikan penegasan bagi kita bahwasanya keamanan di daerah merupakan tanggungjawab dan wewenang kepala daerah," tuturnya.

Maka itu lanjut Ketua DPW Forum Bela Negara Sumbar itu, bagaimana kewenangannya dan batasan-batasan yang harus dilakukan, tentu ini harus dituangkan dalam aturan.

"Saat sekarang ini aturan untuk Forkopimda ini baru hanya sebatas koordinasi sehingga masih belum jelas dan defenitif. Ketika terdapat suatu permasalahan selalu didiskusikan dan sama-sama bergerak. Namun ahamdulillah, dengan adanya Forkopimda saat ini sudah terjalin komunikasi yang baik."

"Sementara terkait keamanan nasional, menurut saya kita perlu memaksimalkan fungsi dan kelembagaan yang ada serta memperkuat lagi kewenangannya disertai aturan-aturan yang perlu dilengkapi untuk itu," pungkas wali kota.

Sementara itu Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Reni Mayerni mengatakan, melalui FGD ini diharapkan dapat diperoleh pemikiran-pemikiran strategis yang dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk memperkaya naskah kajian yang sedang disusun oleh Tim Pengkaji dari Direktorat Pengkajian Pertahanan Keamanan dan Geografi Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI.

"Oleh karena itu, melalui kegiatan diskusi ini diharapkan adanya masukan atau pemikiran bapak/ibu peserta diskusi, sekalian guna penyempurnaan naskah yang sedang disusun tim penulis sesuai tema yang diusung. Sehingga, pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidang keamanan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai amanah Pembukaan UUD 1945," jelasnya.

Gubernur Irwan Prayitno mengatakan, FGD ini tentunya diharapkan menghasilkan solusi terhadap kebijakan keamanan dalam satu kebijakan nasional ke depan. Dimana semua isu didiskusikan yang bertujuan agar Indonesia dan Sumbar khususnya terjaga dari hal-hal yang akan mengancam stabilitas keamanan. Baik dari paham radikal, terorisme, narkoba termasuk dampak virus corona yang mulai mewabah di beberapa negara dewasa ini.

"Diharapkan negara kita aman dan terhindar dari kekacauan dan hal-hal yang akan mengganggu. Semoga FGD ini tercapai tujuan dan sasaran yang kita inginkan sesuai temanya pengintegrasian fungsi keamanan dalam satu kebijakan nasional," ujar Gubernur.

(hms pdg)

No comments

Powered by Blogger.