Pantas Warga Tuban jadi Kaya, ada Rusia dan Jokowi di Balik itu Semua

D'On, Tuban (Jatim),- Publik beberapa hari ini dihebohkan dengan kabar warga Tuban yang mendadak kaya raya. Bagaimana tidak, tanahnya banyak yang dijual ke Pertamina dengan harga tinggi, bahkan ada yang mendapat Rp24 miliar.

Karuan saja, satu desa langsung kompak membeli harta benda untuk memuaskan diri mereka. Termasuk satu keluarga bisa membeli 2 sampai 4 mobil sekaligus. Pemandangan eksentrik itu diakui oleh pegiat media sosial Denny Siregar, yang belum lama ini berkesempatan ke Tuban.

Informasi itu dia dapat daerah seorang tour guide yang membawanya keliling Tuban. Sebab Denny heran, melihat banyak sekali Fortuner, Pajero Sport yang wara-wiri di jalan raya Tuban, namun saat keluar dari mobil, si pemilik masih menggunakan pakaian bak petani biasa, lengkap dengan sandal jepit di kaki.

“Saya tanya ke sopir, orang Tuban kaya-kaya ya sekarang. Kata dia, ‘Tuban sekarang lagi kaya raya, sebab tanah warga banyak yang dibeli ratusan hektare’,” bunyi percakapan Denny dengan si sopir asal Tuban.

Warga Tuban kaya raya, lantaran tanahnya dibeli dengan harga untung untuk pembuatan kilang minyak. Di mana dari biasanya harga tanah Rp50 ribu per meter, dibeli Pemerintah dengan harga Rp600 ribu per meter.

“Ya langsung lah orang Tuban yang punya tanah langsung kaya-kaya. Sudah begitu, enggak pakai makelar, langsung ditransfer ke bank. Untung ini zaman Jokowi, coba di zaman orde baru. Kita pasti bentrok sama tentara,” kata Denny dikutip Cokro TV, Kamis 18 Februari 2021.

Warga Tuban kaya karena ada Rusia di baliknya

Menurut informasi yang diperoleh Denny, sebenarnya memang ada peran besar Presiden Jokowi di balik cerita indah itu. Ternyata pembangunan kilang minyak di Tuban itu merupakan kerjasama antara perusahaan Rusia (Rosneft) dengan Pertamina.

Kerjasama ini adalah hasil kerjasama kunjungan Jokowi ke Rusia pada tahun 2016 lalu. Di mana nilai proyek kilang minyak itu mencapai Rp211 triliun. Fantastis bukan?

Hal yang kemudian menjadi sorotan Denny adalah sikap Jokowi yang menanamkan ganti untung dalam tiap pembebasan lahan untuk kepentingan infrastruktur pemerintah.

Hal ini seolah penepatan janji kampanyenya yang sejak pada periode pertama jarang sekali ada konflik lantaran pembayaran ganti untung.

“Karena porsinya, biaya pembebasan lahan itu sebenarnya hanya kecil sekali porsinya, dua sampai tiga persen, kenapa tidak kita ditingkatkan jadi empat atau lima persen, itulah yang saya perintahkan kepada seluruh kontraktor agar porsi pembebasan lahan itu diberi angka yang lebih besar, sehingga tidak terjadi konflik,” kata Jokowi pada waktu debat kampanye di depan Prabowo.

Dan terbukti, dalam proyek pemerintah pusat, mulai dari jalan tol, sampai sampai pembangunan kilang, kini sudah tak ada lagi konsep yang namanya ganti rugi. Jokowi kemudian mengubahnya jadi ganti untung, karena dia dianggap ingin membagi keuntungan negara untuk rakyatnya.

Di mana, selama tanah warga kena proyek dari pemerintah pusat, maka warga wajib mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Seperti yang terlihat pada warga di Tuban, yang kini mendadak kaya raya.

“Konsep ganti rugi itu ada di masa sebelum Jokowi memimpin. Apalagi di masa Orde Baru, bukan cuma rugi, warga yang tak mau jual langsung dicap PKI. Bayangkan dulu makelar tanah dari ujung ke ujung, mulai pejabat kelas atas, sampai kepala desa, makelaran semua. Warga cuma dapat ampasnya saja.”

“Sudah begitu terancam dipenjara gegara melawan. Di zaman jokowi, rantai makelar diputus, pemerintah bersama warga, mufakat, langsung ditransfer, warga senang, sampai terjadi euforia dengan langsung beli mobil satu desa,” katanya panjang.


(hops)

Powered by Blogger.